Infografis
Suara.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengaku membahas program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia menjelaskan program tersebut menjadi pembahasan lantaran dianggap sebagai program strategis yang melibatkan anggaran besar.
“Kami meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan antikorupsi juga untuk para pengelola Kopdes, juga pengawasan dan mitigasi risiko,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).
Dia menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kemajuan desa, menyejahterakan masyarakat, memutus rantai kemiskinan, dan menghilangkan praktik pinjaman ke rentenir di desa-desa. Kopdes juga dianggap perlu untuk membangun dan membentuk sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Budi juga mengatakan bahwa pertemuan hari ini akan ditindaklanjuti dengan memorandum of understanding (MoU) atau kerja sama dengan KPK. Dia juga meminta agar ada pegawai KPK yang bergabung dengan timnya.
“Supaya bisa memberikan input, saran, dan juga mitigasi jika ada potensi-potensi pelanggaran hukum yang terjadi dari program ini,” ujar Budi.
Mengenai modal awal Kopdes Merah Putih sebesar Rp 3 miliar, Budi menyebut akan ada asesmen oleh lembaga perbankan karena tidak semua desa memerlukan modal sebesar itu.
“Itu bentuknya pinjaman loh, bukan dana cuma-cuma sehingga nanti asesmennya pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan bisnis dan risiko,” ucap Budi.
Lebih lanjut, Budi juga menegaskan bahwa pihaknya mempersilakan KPK untuk menindak siapapun yang diduga terlibat tindak pidana korupsi dalam program Kopdes Merah Putih ini.
Baca Juga: Murka Budi Arie Disebut Dapat Jatah 50 Persen Uang Judol: Narasi Jahat! Itu Tidak Benar
“Kan saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa kunci kesuksesan program Kopdes Merah Putih ini adalah tiga, satu orangnya, dua organisasinya, lembagaannya, ketiga sistemnya,” tutur Budi
“Kalau dalam bahasa Inggris, people, organization, and system. Tiga itu kuat, saya yakin program ini akan bisa memberi manfaat bagi kemajuan masyarakat, khususnya di desa, dan juga kemajuan ekonomi nasional,” tandas dia.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Budang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyampaikan sudah terbentuk 9.835 Koperasi Desa Merah Putih.
Pernyataan itu disampaikannya usai rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto serta beberapa menterinya di Istana Kepresidenan.
“Baru saja kita rapat agak panjang dengan Bapak Presiden Kami laporan mengenai Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih," katanya.
Zulhas mengemukakan bahwa setelah terbit Keppres Nomor 9 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan koperasi desa langsung menggelar rakor.
