Santer Kabar Reshuffle Kabinet, Istana: Alhamdulillah Belum Ada

Suara.com - Istana buka suara merespons kabar adanya perombakan atau reshuffle kabinet yang disebut akan terjadi dalam waktu dekat.

Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, yang juga menjabat Menteri Sekretaris Negara, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana adanya pergantian jajaran di Kabinet Merah Putih..

"Alhamdulillah sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai Reshuffle, belum ada," kata Prasetyo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 23 Mei 2025.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto menanggapi mengenai isu perombakan tersebut, termasuk  informasi mengenai dirinya yang dissebut-sebut bakal terdepak dari jabatan menteri koordinator bidang perekonomian.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Airlangga mengaku tidak paham.

"Nggak paham," kata Airlangga saat hendak rapat bersama presiden di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 22 Mei 2025.

Sementara itu, saat dikonfirmasi ditanya mengenai kabar dirinya akan menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS), Airlangga tidak menjawab. Ia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan awak media.

Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadlia memberikan tanggapan ihwal informasi adanya reshuffle.

Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan bahwa kewenangan merombak kabinet berada di tangan Presiden Prabowo Subianto selaku pemegang hak prerogatif kepala negara.

"Kita itu jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan. Kewenangan itu ada hak prerogatif bapak presiden. Yah," kata Bahlil

Sedangkan ditanya mengenai informasi perpindahan pos kementerian atau rehusffle, Bahlil memberikan gestur melambaikan tangan.

Sebelumnya, sumber Suara.com mengatakan bahwa posisi Mantan Ketum Partai Golkar itu masih aman alias belum akan digantikan. 

"Prabowo masih ingin Airlangga menempati posisi Menko Perekonomian. Jadi dia bukan memakai jatah kursi menteri Partai Golkar, tapi penunjukan Prabowo," kata sumber tersebut.

Dubes AS Masih Kosong

Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku bakal meminta pemerintah untuk mempercepat pengusulan nama untuk dijadikan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.

Namun, ia mengaku enggan mendesak dan menghormati hak prerogratif presiden.

"Terkait itu kan prerogatif presiden, itu urusan eksekutif," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Mei 2025.

Ia mengaku bahwa DPR sifatnya hanya menunggu pemerintah mengusulkan nama, lalu nanti menjalan fit and proper test.

"Kalau DPR kan hanya menunggu dari pemerintah saja. Jadi nggak bisa kemudian DPR mendesak, tapi mungkin bisa meminta dipercepat," katanya.

"Tapi kalau kita desak-desak itu prerogatif dari eksekutif atau presiden," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mengatakan, memang sedikit atau banyak ada dampak akibat kekosongan kursi duta besar Indonesia di Amerika Serikat.

Terlebih, usai Presiden AS Donald Trump menetapkan pembaharuan tarif resiprokal untuk Indonesia.

"Memang sudah cukup lama kita kosong dubes di US, semenjak periode kedua Presiden Jokowi, kita cepat sekali pergantian dubes-dubes di US."

"Tapi semenjak kembalinya Pak Rosan, itu belum ada penugasan baru kepada dubes di sana. Nah, berkaitan dengan hal ini, apakah ada berdampak atau tidak, ya sedikit atau banyak ada," kata Dave kepada wartawan, Senin 7 Mei 2025.

Akan tetapi, kata dia, dampak kekosongan kursi dubes tersebut bisa diatasi dengan mengirim delegasi untuk melakukan negosiasi.

"Pendekatan dengan di berbagai macam level, apakah itu militer diplomacy, economic diplomacy, culutre diplomacy, fashion diplomacy, culinary diplomacy, itu semua bisa dilakukan secara berbarengan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Yang penting itu komunikasi terus berjalan," katanya.