Anak-anak Gen Z Lebih Percaya TNI Dibandingkan Parpol atau DPR

Suara.com - Kelompok Gen Z yang berada pada rentang usia 28 tahun hingga 13 tahun lebih percaya kepada institusi TNI dan Kejaksaan Agung ketimbang partai politik atau DPR.

Gambaran tersebut tertuang dalam hasil survei yang dilakukan Lembaga Indikator Politik Indonesia terkait Tingkat Kepercayaan Publik atas Kinerja Lembaga Negara dan Pemberantasan Korupsi yang disiarkan secara virtual.

Survei ini diikuti 1.286 responden yang dilakukan dengan wawancara melalui sambungan telepon.

Metode sampel menggunakan double sampling dengan menghasilkan margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 93 persen.

Sebelum sampai pembahasan tersebut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi memotret hasil survei secara umum yang tak jauh berbeda.

"Trust terhadap TNI dan Presiden masih menempati peringkat tertinggi. Mereka yang trust terhadap TNI itu sekitar 85-an (85,7) persen. Sementara yang trust terhadap presiden itu 82 persen (82,5) persen. Ingat ini public trust bukan approval," katanya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa public trust memiliki arti penting. Sebab, trust difokuskan kepada institusi bukan kinerja orang per orang. 

"Dalam literatur, trust ini satu elemen penting dalam demokrasi. Sebab kalau misalnya masyarakat tidak percaya terhadap Lembaga negara, itu akan menyulitkan buat Lembaga negara untuk menyelenggarakan kebijakan."

Sebab, Burhanuddin mengatakan apabila trust terhadap lembaga negara itu buruk pada persepsi publik maka segala kebijakan yang baik pun akan dinilai jelek.

"Jangankan kebijakan yang salah, kebijakan yang baik oleh suatu lembaga negara juga akan buruk dipersepsi oleh publik," ujarnya.

Ia kemudian mencontohkan DPR dan partai politik dalam hasil survei tersebut. Dua institusi demokrasi tersebut berada pada posisi terbawah.

"Mohon maaf, misalnya DPR atau Partai Politik, itu berat. Karena paling rendah di bawah trust institusi demokrasi," ujarnya.

Menurutnya, trust berfungsi untuk mengefisienkan dan mengefektifkan lembaga dalam mengeksekusi kebijakan. 

"Nah pada titik ini, dua lembaga tentara dan kepresidenan itu paling tinggi, sementara peringkat ketiga itu Kejaksaan Agung total ada 76 persen," ujarnya.

Burhanuddin juga membahas perbandingan hasil survei pada lembaga penegak hukum dan lembaga demokrasi yang lain. 

"Kejaksaan Agung paling tinggi (untuk lembaga penegak hukum), tapi peringkatnya di bawah TNI dan Presiden," ujarnya.

Secara umum, Burhanuddin mengemukakan hasil survei yang dilakukan pada periode 17 Mei hingga 20 Mei 2025 menggunakan telepon ini bukan menjadi temuan yang baru.

Bahkan, pola yang terjadi lebih kurang, sama dibandingkan tahun sebelumnya.

"Sudah 3-4 tahun terakhir, Kejaksaan Agung cukup menggebrak dan melewati lembaga seperti KPK yang dulu konsisten sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya oleh publik," ucapnya.

Terkait lembaga hukum, Burhanuddin mengemukakan ada pergeseran yang menarik terkait trust publik, terutama pada pengadilan dan juga Mahkamah Agung.

"Pengadilan turun, karena sebelumnya pengadilan lumayan tinggi. Tetapi belakangan, trust terhadap pengadilan menurun, mungkin karena adanya kasus-kasus besar melibatkan oknum, termausk MA. Biasanya MA berada di peringkat 4," ujarnya.

Sementara itu untuk institusi DPR dan MPR berada di atas posisi MA dan pengadilan. Faktor tersebut, dikemukakan Burhanuddin karena DPR dan MPR tidak ada kasus yang menghebohkan publik.

"DPR dan MPR mungkin gebrakannya kurang, tapi tidak ada kasus."

Sementara dari sisi demografi responden, Burhanuddin menilai Gen Z lembaga yang dipercaya kelompok Gen Z tidak jauh berbeda.

"Ada varian antar demografi kalau dilihat satu per satu," ujarnya.

Berdasarkan hasil survei tersebut, kelompok Gen Z lebih memercayai institusi TNI dan Kejaksaan Agung. Sedangkan untuk partai politik dan DPR memiliki tingkat kepercayaan yang rendah dalam hasil survei tersebut.

Berikut rinciannya:

1. TNI (88,6 persen)
2. Kejaksaan Agung (83,1 persen)
3. Presiden (82,6 persen)
4. Pengadilan (81,7 persen)
5. Mahkamah Agung (81,3 persen)
6. KPK (70,9 persen)
7. DPD (70,3 persen)
8. MPR (68,0 persen)
9. Polri (66,2 persen)
10. DPR (65,7 persen)
11. Parpol (59 persen)