Infografis
Suara.com - Indonesia dan Finlandia sepakat memperkuat kerja sama di bidang transisi energi, perlindungan lingkungan, dan pendidikan. Komitmen tersebut disampaikan saat Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Pekka Kaihilahti, pada Kamis (5/6) di Jakarta.
Dalam keterangan tertulis yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri RI pada Jumat (6/6), Sugiono menyampaikan apresiasi atas hubungan baik yang telah terjalin antara kedua negara. Ia juga menyampaikan harapan agar kerja sama ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi ditindaklanjuti secara konkret, terutama dalam sektor yang menjadi fokus pembangunan nasional Indonesia saat ini.
Sugiono menekankan pentingnya peran Finlandia sebagai mitra strategis, mengingat negara tersebut memiliki keunggulan di berbagai bidang, termasuk transisi energi, perlindungan lingkungan, serta sistem pendidikan yang maju dan inovatif.
"Finlandia adalah salah satu negara yang memiliki keunggulan di bidang transisi energi, lingkungan, dan pendidikan," ujar Sugiono.
Ia menambahkan, kerja sama erat antara kedua negara akan sangat relevan untuk mendukung target-target pembangunan berkelanjutan yang sedang dikejar Indonesia, terutama menjelang 2030.
Dalam pertemuan tersebut, isu perdagangan dan investasi juga turut dibahas. Indonesia mendorong Finlandia untuk meningkatkan investasi di berbagai sektor strategis. Fokus utama diarahkan pada energi hijau, pendidikan, kesehatan, infrastruktur digital, serta infrastruktur berkelanjutan yang mendukung transformasi ekonomi hijau di Indonesia.
Seiring dengan upaya penguatan ekonomi berkelanjutan, Finlandia juga mencatatkan peningkatan nilai investasi di Indonesia. Pada tahun 2024, nilai investasi Finlandia mencapai 22,2 juta dolar AS atau hampir Rp362 miliar. Investasi tersebut tersebar dalam 119 proyek, menandakan hubungan ekonomi kedua negara yang semakin erat dan menjanjikan.
Sugiono juga menegaskan pentingnya kolaborasi Indonesia dan Finlandia di level multilateral. Dalam konteks global, Indonesia saat ini tengah dalam proses untuk menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
“Indonesia berharap mendapat dukungan dari Finlandia dalam proses aksesi menjadi anggota OECD,” ujarnya.
Baca Juga: Menuju Net Zero Emission 2060: Indonesia Pacu Transisi Energi di Tengah Gejolak Geopolitik
Sebagai langkah awal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah menyerahkan Initial Memorandum (IM) kepada Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, dalam forum Ministerial Council Meeting (MCM) OECD 2025 di Paris pada 3 Juni lalu.
Langkah Indonesia bergabung dalam OECD juga selaras dengan agenda transisi energi yang sedang diakselerasi. Pemerintah Indonesia telah menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89% secara mandiri, dan hingga 43,2% dengan bantuan internasional, pada tahun 2030.
Tantangan Transisi Energi di Indonesia
Transisi energi pun menjadi agenda penting. Selain menekan emisi karbon, langkah ini juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Pakar energi dan Dosen Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Ir. Tumiran, M.Eng., Ph.D., IPU., menekankan bahwa kesiapan Indonesia menjadi faktor krusial dalam keberhasilan transisi energi. Menurutnya, target pemerintah untuk mencapai 23% EBT dalam bauran energi nasional adalah langkah maju, tetapi pelaksanaannya menghadapi tantangan di lapangan.
“Transisi energi bukan hanya soal mengurangi impor BBM dan LPG, tetapi juga mencapai swasembada energi nasional yang akan membangun ketahanan energi,” tegas Tumiran dalam webinar Navigating Indonesia’s Energy Transition, Kamis (7/11).
