Infografis
Suara.com - KTT ASEAN ke-46 resmi ditutup pada 26 Mei 2025 di Malaysia. Pertemuan ini menghasilkan dokumen strategis jangka panjang berjudul ASEAN 2045: Our Shared Future. Visi bersama ini memproyeksikan arah kerja sama kawasan hingga dua dekade ke depan.
Salah satu fokus utama yang digaungkan Malaysia sebagai ketua adalah penguatan ASEAN Power Grid (APG), pengembangan skema pendanaan energi bersih, serta penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan (green jobs).
Dorongan ini menjadi bagian dari upaya kolektif kawasan untuk menghadapi tantangan krisis iklim.
Isu iklim secara eksplisit dimuat dalam Tujuan Strategis 2 di dokumen ASEAN 2045, yang menitikberatkan pada pembangunan komunitas berkelanjutan.
Di dalamnya, ada sepuluh objektif prioritas, termasuk transisi energi berkeadilan, pengelolaan sumber daya alam, pembiayaan hijau, serta transformasi sektor transportasi dan pariwisata menuju arah yang lebih ramah lingkungan.
![Ilustrasi transisi energi. [Pfüderi/Pixabay]](https://media.suara.com/pictures/original/2022/05/15/52697-transisi-energi.jpg)
Institute for Essential Services Reform (IESR) mencermati bahwa komitmen politik ASEAN untuk transisi energi memang mulai terbentuk. Namun, langkah konkret dan terobosan baru masih minim.
“ASEAN telah mengidentifikasi kebutuhan untuk mempercepat transisi energi dan menyiapkan tenaga kerja terampil yang dapat mendukung proses tersebut,” tulis IESR dalam siaran persnya.
Meski demikian, kawasan ini dinilai belum mengambil langkah berani untuk mendorong transformasi energi secara inklusif dan menyeluruh.
Menurut Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, ASEAN justru memiliki peluang besar untuk menciptakan ASEAN Just Energy Transition Partnership (ASEAN-JETP) yang dapat menarik pendanaan hingga USD 130 miliar per tahun sampai 2030.
Baca Juga: Acungkan Jari Tengah di Malaysia, Bintang Manchester United Ungkap Alasannya
“ASEAN-JETP regional dapat berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan bersama untuk menggalang pinjaman lunak, hibah, dan modal swasta guna mendukung percepatan pensiun dini PLTU batu bara dan pengembangan energi bersih,” jelas Fabby.
Model kemitraan ini merujuk pada skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang sebelumnya diadopsi Indonesia dengan komitmen USD 20 miliar pada 2022, Vietnam (USD 15,5 miliar), serta Afrika Selatan.
Melalui kolaborasi dengan Southeast Asia Energy Transition Think Tank Collaborative Network, IESR juga mengusulkan ASEAN Energy Transformation Initiative (AETI). Inisiatif ini berupaya mendorong roadmap ambisius yang menempatkan ASEAN sebagai pusat manufaktur dan perdagangan teknologi bersih. Tujuannya: menjadikan kawasan lebih kompetitif secara global dalam ekonomi rendah karbon.
Beberapa prioritas AETI antara lain integrasi listrik lintas batas lewat ASEAN Power Grid, strategi zonasi industri energi bersih, tata kelola mineral kritis, serta harmonisasi kebijakan energi antarnegara. Inisiatif ini juga mendorong pembentukan Platform Investasi Hijau ASEAN, pengembangan taksonomi hijau, dan penciptaan pusat riset inovasi.
Namun demikian, upaya ambisius ini masih menemui hambatan. Menurut Arief Rosadi, Manajer Program Diplomasi Iklim dan Energi IESR, tantangan terbesar justru datang dari dalam struktur ASEAN itu sendiri.
“Salah satu tantangan aksi mitigasi iklim dan akselerasi transisi energi di ASEAN terdapat pada kesenjangan (gap) kelembagaan. Isu iklim dikelola dalam Pilar Sosial Budaya ASEAN, sedangkan isu energi dikelola oleh Pilar Ekonomi ASEAN. Hal tersebut menyebabkan proses perencanaan dan pelaksanaan mitigasi iklim di sektor energi tidak optimal. Oleh karena itu, kedepannya ASEAN perlu menguatkan koordinasi antar pilar kerjasama ASEAN,” jelas Arief.
