Infografis
Suara.com - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Muslim Ayub mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji 2025.
Usulan tersebut muncul usai banyaknya keluhan dari jemaah haji Indonesia, khususnya terkait layanan katering, akomodasi, hingga transportasi selama pelaksanaan puncak ibadah haji.
"Kalau kita runut dari perjalanan Mekah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan," kata Muslim dikutip dari keterangannya di Mekkah, Selasa (10/6/2025).
Ia mengatakan, banyak jemaah sempat terlantar hingga berjam-jam, bahkan ada yang menghabiskan waktu satu hari penuh di dalam kendaraan tanpa kejelasan.
Hal itu lah, kata dia, telah menimbulkan berbagai macam reaksi ketidakpuasan dan tak boleh terjadi di penyelenggaraan Haji tahun berikutnya.
"Ketidakbecusan penyelenggara ini sangat terlihat. Karena itu, kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI," katanya.
Adanya Pansus itu, kata dia, akan menelusuri secara komprehensif pelaksanaan teknis ibadah haji mulai dari aspek katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.
Selain itu, disoroti juga peristiwa inisiatif jemaah dari kloter Aceh yang memilih berjalan kaki sejauh 7 kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena lamanya antrean bus.
"Itu bentuk ikhtiar luar biasa. Tapi seharusnya tidak perlu terjadi kalau manajemen transportasi haji berjalan dengan baik," katanya.
Baca Juga: PKB soal Penyelenggaraan Haji 2025: Lebih Tertib, tapi Perlu Evaluasi
Lebih lanjut, ia pun berharap persoalan yang terjadi tahun ini dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2026.
Ia juga mengapresiasi semangat para jemaah haji yang tetap sabar dalam menghadapi situasi sulit di tengah ibadah.
Muslim berharap momentum ini menjadi awal dari reformasi sistemik dalam pelayanan haji.
“Haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal martabat dan keselamatan jemaah. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang tangguh dan manusiawi,” pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI fraksi NasDem, Dini Rahmania meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji tahun 2025, termasuk soal sistem syarikah.
Hal itu disampaikan Dini menanggapi carut marut pelaksanaan haji 2025 salah satunya jemaah telantar karena tak mendapatkan tenda saat di Arafah.
