Suara.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 yang dinilai lebih tertib dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Namun, ia menilai masih ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi, khususnya pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
“Alhamdulillah, secara umum penyelenggaraan haji tahun ini lebih tertib. Namun, masih ada beberapa kekurangan, terutama di Armuzna, di mana terjadi keterlambatan penjemputan dan sejumlah jemaah sempat tertinggal,” kata Jazilul dalam keterangannya dari Mekkah, Selasa (10/6/2025).
Ia menyoroti persoalan koordinasi di lapangan yang dinilai kurang optimal akibat banyaknya syarikah atau perusahaan penyedia layanan yang terlibat.
Tahun ini, tercatat delapan syarikah yang menangani akomodasi, transportasi, dan konsumsi jemaah haji Indonesia.
“Kalau bisa jumlah syarikah dikurangi, tidak perlu sampai delapan. Cukup empat atau lima saja agar koordinasi lebih mudah, mulai dari pengaturan tenda hingga pengangkutan jemaah,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Arab Saudi dalam mendigitalisasi layanan haji melalui sistem aplikasi Nusuk, yang disebutnya membawa kemajuan signifikan dalam pengelolaan ibadah haji.
“Tahun ini Arab Saudi sudah menerapkan teknologi secara menyeluruh. Aplikasi Nusuk sangat membantu, walaupun masih ada kekurangan di sana-sini. Tapi secara keseluruhan, ini merupakan bagian dari transformasi sistem yang patut diapresiasi,” katanya.
Terkait pembatalan visa mujamalah atau yang dikenal sebagai visa foruda, Jazilul berharap koordinasi antara otoritas Saudi dan Pemerintah Indonesia dapat ditingkatkan agar seluruh jemaah WNI, baik kuota resmi maupun non-kuota, tetap mendapat perlindungan dan layanan kesehatan yang memadai selama berada di Tanah Suci.
Baca Juga: Ucapan Jokowi Terpatahkan! Gibran Ternyata Bisa Dimakzulkan Tanpa Harus Sepaket dengan Prabowo
Lebih lanjut, Jazilul menegaskan, komitmen Fraksi PKB untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan haji sekaligus menekan biaya penyelenggaraan tanpa mengurangi mutu layanan.
“PKB ingin agar pelayanan jemaah haji Indonesia semakin optimal dan terjamin. Biaya haji juga harus bisa ditekan agar lebih efisien, namun tetap dengan kualitas yang baik,” pungkasnya.
Kemenag Diminta Evaluasi Total soal Haji
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi NasDem, Dini Rahmania meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji tahun 2025, termasuk soal sistem syarikah.
Hal itu disampaikan Dini menanggapi carut marut pelaksanaan haji 2025 salah satunya jemaah telantar karena tak mendapatkan tenda saat di Arafah.
"Kami sangat menyayangkan bahwa pelaksanaan haji tahun ini kembali diwarnai dengan sejumlah persoalan serius yang menyentuh langsung kenyamanan dan keselamatan jemaah haji Indonesia," kata Dini kepada wartawan, Senin (9/6/2025).
