Prabowo Tegaskan Tidak Ada Rencana Reshuffle, Tapi 50 Persen Publik Minta Ada Perombakan

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada niatan dari diirnya untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan langsung kepala negara sembari memuji Kabinet Merah Putih yang dinilai sudah bekerja dengan baik.

"Jadi itu yang ingin saya sampaikan, dan saya tidak, saya tidak ada rencana mau reshuffle," kata Prabowo di JCC Senayan usai menghadiri International Conference on Infrastructure, Jakarta, Kamis 12 Juni 2025.

Prabowo justru menyatakan bahwa pembantunya di kabinet telah bekerja dengan sungguh-sungguh.

"Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik dan kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan," kata Prabowo.

Masih menanggapi pertanyaan mengenai reshuffle, Prabowo menilai saat ini menteri-menteri sudah bekerja dengan baik.

"Kalau menurut saya ya begini, untuk supaya tidak ada spekulasi dalam arti saya sekarang sampai saat ini, saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik, terus terang aja," kata Prabowo.

Namun, ia memahami tentu ada kritik terhadap pemerintahan maupun pimpinan kementerian/lembaga yang ia pilih.

"Bahwa di sana-sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi ada kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya sebagai user, menteri-menteri saya bekerja dengan baik," kata Prabowo.

Prabowo memaklumi bila ada anggota kabinet yang salah bicara. Ia berkeyakinan di balik itu semua, para menteri dan anggota kabinet lainnya memiliki niat baik untuk bekerja dengan keras.

"Kadang-kadang ada salah bicara, itu biasa.. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik, kita sudah kompak, kita punya tim yang baik," kata Prabowo.

Prabowo sekaligus menegaskan kepemimpinannya tidak mengotak-kotakan menteri-menteri tertent berdasarkan latar belakang politik maupun lainnya.

"Kita nggak ada orangnya siapa, orangnya siapa, tidak ada. Kita menganut asas ya falsafah kesetiaan kepada kelompok dan partai berhenti pada saat kesetiaan kepada negara mulai," kata Prabowo.

Tak hanya itu, ia juga memuji kekompakan partai politik pendukungnya yang telah memberikan kader terbaiknya dalam Kabinet Merah Putih.

"Partai-partai telah memberi kader-kader yang terbaik. Ini saya, Saya menuntut, saya minta dan mereka memberi," katanya.

Ultimatum Pejabat Negara

Sebelumnya, saaat peringatan Hari Pancasila, Prabowo Subianto mengultimatum kepada pejabat negara yang tidak becus bekerja. 

Bahkan dengan tegas, dia meminta pejabatnya untuk mundur, sebelumnya dirinya turun tangan memecatnya langsung. 

"Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur, sebelum saya berhentikan," tegasnya dalam pidatonya saat peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri pada Senin, 2 Juni 2025.

Sementara itu, Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil surveinya terhadap 1.200 responden yang dilaksanakan pada periode 22-28 Mei 2025. 

Survei menunjukkan bahwa 52 persen responden menyatakan perlu dilakukan pergantian menteri atau setingkat menteri, sementara 48 persen responden menyatakan tidak perlu. 

Dalam survei tersebut menggunakan teknik stratified multistage random sampling dengan margin error 2,90 dan tingkat akurasi 95 persen. 

Setidaknya ada delapan menteri atau setingkatnya yang dinyatakan layak untuk dipecat dari Kabinet Merah Putih.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menempati posisi paling atas yang diganjar layak diganti. Survei menunjukkan ada 43,9 persen responden yang menyatakan bahwa Pigai pantas di-reshuffle. 

Selain Pigai, ada nama Budi Arie Setiadi yang 35,8 persen responden menilai bahwa menteri koperasi itu layak digeser. 

Kemudian pada urutan ketiga ditempati Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dengan jumlah responden 17,2 persen. 

Pun berturut-turut nama berikutnya yang layak diganti, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebesar 16,6 persen. 

Kepala Kantor Kepresiden Hasan Nasbi 15,2 persen, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie 11,8 persen, Menteri Kehutanan Raja Uli Antoni 7,5 persen; dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli 4,8 persen.