JK Ramal Krisis Dahsyat! Perang Picu Ekonomi RI Merosot, Siap-siap Dampaknya

Muhammad Yunus

Minggu, 15 Juni 2025 | 13:53 WIB
JK Ramal Krisis Dahsyat! Perang Picu Ekonomi RI Merosot, Siap-siap Dampaknya
Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla alias JK orasi ilmiah di hadapan ribuan wisudawan Universitas Nasional (Unas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu, 15 Juni 2025 [Suara.com/Tim Media JK]

Suara.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla alias JK menegaskan, sejumlah peristiwa perang memicu terjadinya penurunan ekonomi dunia, termasuk Indonesia.

Bagi JK, hal itu tentu menjadi tantangan nyata bagi mahasiswa yang baru saja sarjana.

JK menyebutkan sejumlah negara yang saat ini berperang, seperti antara Rusia-Ukraina, Israel-Gaza, India-Pakistan beberapa bulan lalu dan terkini antara Israel-Iran.

"Dunia saat ini penuh dengan gejolak dan juga di negeri kita (Indonesia). Suatu masa depan yang tidak mudah dengan akibat terjadinya peperangan," kata JK.

Hal tersebut disampaikan JK saat menyampaikan orasi ilmiah dihadapan ribuan wisudawan Universitas Nasional (Unas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu, 15 Juni 2025.

JK menambahkan, peperangan memicu dunia menjadi krisis. Sebagai bagian kehidupan dunia ini, Indonesia, kata JK, tentu saja ikut mengalami krisis.

Bahkan selain masalah luar negeri, Indonesia juga menghadapi masalah-masalah dalam negeri.

"Di dalam negeri, harga akibat perang ini maka produk kita semua mengalami penurunan seperti mineral, batubara, nickel dan tembaga. Semua mengalami penurunan," sebutnya.

Penurunan harga itu membuat masalah besar bagi Indonesia. Karena otomatis berdampak pada penerimaan negara dalam bentuk pajak.

"Apa akibat semua itu, kalau negara kekurangan penerimaan pajak maka pemerintah melakukan efisiensi. Efisiensi pada dasarnya adalah mengurangi pembangunan, infrastruktur dan sebagainya," papar JK lagi.

Faktor kedua, kata JK, Indonesia makin berat karena dampak hutang dari pemerintahan sebelumnya.

Pasalnya saat perdagangan menurun, penerimaan pajak menurun, pembangunan menurun, juga membuat kesempatan bekerja menurun.

"Banyak perusahaan terpaksa mengurangi kegiatannya. Seperti hotel, kuliner, ekspor, produktifitas pabrik tekstil dan semua begitu," ungkapnya.

"Dengan kondisi tersebut kemampuan negara untuk membayar ikut berkurang," imbuh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia 1999–2000 ini.

Lebih jauh JK juga menyentil kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut JK, kebijakan tersebut tidak hanya melawan dunia tapi juga menyebabkan perlawanan dari Amerika sendiri.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jusuf Kalla: Aceh Dibentuk oleh Undang-Undang, Lebih Tinggi Dibanding Kepmen

Jusuf Kalla: Aceh Dibentuk oleh Undang-Undang, Lebih Tinggi Dibanding Kepmen

News | Jum'at, 13 Juni 2025 | 18:05 WIB

Singgung Omongan Luhut, Ekonom Sebut Butuh Waktu Lama Ciptakan 67 Ribu Lowongan Kerja di Indonesia

Singgung Omongan Luhut, Ekonom Sebut Butuh Waktu Lama Ciptakan 67 Ribu Lowongan Kerja di Indonesia

Bisnis | Jum'at, 13 Juni 2025 | 13:01 WIB

Yusril Bicara Kepastian Hukum Demi Ekonomi 8 Persen, Tapi Program Pemerintah Tanpa Payung Hukum

Yusril Bicara Kepastian Hukum Demi Ekonomi 8 Persen, Tapi Program Pemerintah Tanpa Payung Hukum

Liks | Kamis, 12 Juni 2025 | 21:48 WIB

Terkini

Polisi Segera Gelar Perkara! Usut Laporan Firdaus Oiwobo Terhadap Eks Ketua BEM UGM Tyo Ardianto

Polisi Segera Gelar Perkara! Usut Laporan Firdaus Oiwobo Terhadap Eks Ketua BEM UGM Tyo Ardianto

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 13:26 WIB

Harga BBM Naik, API Sebut Kehidupan Perempuan Kian Tercekik

Harga BBM Naik, API Sebut Kehidupan Perempuan Kian Tercekik

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 13:09 WIB

Buka Mukernas GPdI 2026, Khofifah Ajak Perkuat Kolaborasi Bangun Generasi Berkarakter

Buka Mukernas GPdI 2026, Khofifah Ajak Perkuat Kolaborasi Bangun Generasi Berkarakter

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 13:06 WIB

Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG

Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 12:26 WIB

Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp66,1 T untuk 2027, Difokuskan Bayar Gaji-Beli Kendaraan Listrik

Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp66,1 T untuk 2027, Difokuskan Bayar Gaji-Beli Kendaraan Listrik

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 12:16 WIB

BEM Bersatu dari Universitas Mana Saja? Sederet Kampus Klarifikasi Bantah Ikut Terlibat

BEM Bersatu dari Universitas Mana Saja? Sederet Kampus Klarifikasi Bantah Ikut Terlibat

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 11:30 WIB

Ngeri! Harga Sekolah Elit Pangeran George di Inggris, Tempat Belajar 20 Perdana Menteri

Ngeri! Harga Sekolah Elit Pangeran George di Inggris, Tempat Belajar 20 Perdana Menteri

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 10:46 WIB

Studi: Pemanasan Global Berpotensi Memicu Pelepasan Metana Lebih Besar dari Ekosistem Alami

Studi: Pemanasan Global Berpotensi Memicu Pelepasan Metana Lebih Besar dari Ekosistem Alami

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 10:42 WIB

Kemenham Akui Tata Kelola Makan Bergizi Belum Sempurna, tapi Tolak Label Pelanggaran HAM

Kemenham Akui Tata Kelola Makan Bergizi Belum Sempurna, tapi Tolak Label Pelanggaran HAM

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 10:40 WIB

Pengadilan Jepang Sidang Korban Salah Tangkap Kasus Pembunuhan yang Sudah Meninggal 15 Tahun Lalu

Pengadilan Jepang Sidang Korban Salah Tangkap Kasus Pembunuhan yang Sudah Meninggal 15 Tahun Lalu

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 10:32 WIB