"Dan ini sudah tidak bisa ditolak lagi, karena mereka rata-rata memang bekerja di Jakarta. Sehingga itulah yang kemudian kami akan atur," lanjutnya.
Sementara itu, pengamat transportasi Muhammad Akbar menilai Jakarta sebenarnya sudah sangat siap untuk menerapkan sistem ERP.Menurutnya, tak ada alasan regulasi yang menghambat, sebab dasar hukumnya sudah jelas.
"Artinya, secara regulasi, tidak ada lagi alasan untuk menunda," kata Akbar.
Akbar menjelaskan, Jakarta sudah memiliki infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi, mulai dari MRT, LRT, Transjakarta, hingga Mikrotrans. Semua moda itu telah terkoneksi secara fisik maupun tarif.
"Jika semua prasyarat tersebut sudah terpenuhi, maka hambatan terbesar dalam penerapan ERP saat ini bukan lagi soal teknis. Tantangan utama kini adalah faktor politik dan sosial, yakni keberanian pengambil kebijakan untuk bertindak, serta kesiapan masyarakat untuk menerima perubahan," pungkasnya.
