Infografis
Suara.com - Rencana pelarangan aktivitas merokok di tempat hiburan malam lewat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR), menuai penolakan keras dari para pelaku usaha.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija), Hana Suryani, secara terang-terangan menyebut bahwa kebijakan ini hanya akan memperparah kondisi bisnis hiburan yang sudah terpuruk.
"Menurut saya, di tengah keadaan kayak gini, sudah lah. Dunia hiburan tak usah terlalu diapa-apain," kata Hana kepada wartawan, Rabu (25/6/2025).
Draf Raperda KTR yang tengah dibahas oleh DPRD dan Pemprov DKI mengusulkan larangan merokok di berbagai kawasan, termasuk tempat hiburan malam seperti diskotek, bar, dan karaoke.
Hana pun menilai aturan ini sangat memberatkan di tengah tingginya beban pajak hiburan yang sudah mencapai 40–75 persen.
"Artinya (usaha) kita ini sudah lagi mau mati. Sudah bukan loyo lagi, nih. Napas saya sudah di tenggorokan. Ditambah lagi ada kebijakan ini, saya sudah lemas, sudah pasrah," ucapnya.
Hana juga mempertanyakan mengapa sektor hiburan selalu menjadi sasaran regulasi.
"Kayaknya hiburan mulu yang diutak-atik? Kasihan banget, ya. Enggak ada mainan lagi apa ya?" sindirnya.
Alih-alih melarang total, Hana menyarankan agar tempat hiburan diberi opsi menyediakan ruang khusus merokok yang dilengkapi teknologi penunjang, seperti ventilasi atau pemurni udara.
Baca Juga: Tiru Negara Maju, Pramono Setuju Soal Larangan Merokok di Tempat Karaoke hingga Cafe Live Music
"Kalau yang boleh merokok berarti kan harus didampingi sama fasilitas teknologinya yang baik. Contoh, exhaust atau air purifier. Itu kan seharusnya sudah cukup," jelas Hana.
Sebagai informasi, draf Raperda KTR memuat delapan bab dengan total 26 pasal.
Aturan ini mencakup larangan merokok, menjual, hingga mempromosikan rokok di berbagai tempat seperti fasilitas kesehatan, sekolah, tempat ibadah, angkutan umum, hingga tempat umum termasuk tempat hiburan malam.
Fraksi Demokrat-Perindo mengusulkan adanya pembatasan radius minimal 200 meter untuk aktivitas terkait rokok dari fasilitas-fasilitas sensitif seperti rumah sakit dan sekolah.
"Pasal 1 disebutkan kawasan tanpa rokok adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok," ujar Andika Wisnuadji Putra Soebroto dari Fraksi Demokrat.
Sementara itu, Fraksi Gerindra mendesak agar frasa "tempat umum" dalam Raperda dijelaskan lebih rinci, termasuk dengan mencantumkan tempat hiburan malam sebagai bagian dari kawasan tanpa rokok.
