Meski Masuk Sekolah Rakyat, Gubernur Pramono Pastikan Kepemilikan KJP Siswa Tidak Dicabut

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak akan kehilangan haknya sekalipun mereka kelak bersekolah di Sekolah Rakyat.

Ia mempersilakan kepada penerima bantuan pendidikan mengikuti program pendidikan berkonsep asrama yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"KJP-nya nggak (dicabut). Jadi yang KJP itu berlaku selama dia tetap menjadi siswa. Sekolahnya di mana aja, ya tetap nanti KJP-nya diberikan," kata Pramono kepada wartawan di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (26/6/2025).

Pramono mengatakan bahwa bantuan KJP tidak semata-mata untuk mendukung biaya pendidikan siswa, tetapi juga menyasar kebutuhan dasar keluarga.

Menurutnya, keberadaan KJP turut memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan di ibu kota.

"Karena KJP itu manfaatnya bukan hanya kepada siswa, tetapi juga untuk keluarga yang tidak mampu. Karena mereka bisa membeli daging, membeli beras, makanan, dan sebagainya dari itu," tuturnya.

Pramono juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap berkolaborasi dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Sosial dan tak mempermasalahkan soal penyediaan lahan di ibu kota.

"Kalau untuk Jakarta, nggak jadi masalah," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, siswa dari keluarga tidak mampu yang masuk ke Sekolah Rakyat tidak akan lagi mendapat bantuan KJP.

Alasannya, semua kebutuhan siswa yang akan bersekolah di Sekolah Rakyat telah terpenuhi.

Sebab, sistem pendidikan yang diberlakukan dengan metode boarding school atau berasrama.

Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Suku Dinas (Kasudin) Sosial Jakarta Bernard Tambunan saat berdialog langsung dengan para siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Margaguna, Jakarta.

Di hadapan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Bernard mengaku kerap ditanya orang tua calon siswa Sekolah Rakyat mengenai status bantuan KJP yang selama ini mereka dapat apabila anaknya masuk sekolah tersebut.

"Beberapa menanyakan ke kami apakah KJP-nya tidak ada, otomatis Bapak-Ibu. Karena Bapak-Ibu semua sudah ditanggung di Sekolah Rakyat. Jadi, itu mungkin akan ditiadakan," kata Bernard dalam acara dialog bersama Kemensos di Pusdiklat Kesos Margaguna, Jakarta, Rabu (25/6/2026).