CEK FAKTA: Pengadilan Internasional Keluarkan Surat Penangkapan Jokowi?

Suara.com - Satu unggahan di platform media sosial TikTok baru-baru ini menyedot perhatian publik dan menjadi viral, karena mengklaim pengadilan internasional mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Presiden ke-7 Jokowi.

Dalam unggahannya, terdapat narasi bahwa International Court of Justice (ICJ) telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Jokowi atas tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Klaim ini menyebar dengan cepat, terutama di kota-kota besar Indonesia, dan menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan warganet.

Namun, setelah dilakukan penelusuran dan verifikasi mendalam, informasi tersebut terbukti tidak benar dan masuk dalam kategori konten palsu atau hoaks.

Narasi yang Beredar

Klaim menyesatkan ini disebarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama pengguna @repallinoharefali pada pertengahan Mei 2025.

Video yang diunggah menampilkan beberapa gambar dan tulisan provokatif yang disusun untuk meyakinkan penonton. Teks dalam video tersebut berbunyi:

“PENGADILAN INTERNASIONAL International Court of Justice dan International Criminal Court INTERNATIONAL POLICE ORGANIZATION PENGADILAN INTERNASIONAL MENGELUARKAN WARAN TANGKAP PADA JOKO WIDODO MEMINTA TANGKAPAN MELITER KARENA PELANGGARAN HAM JOKO WIDODO PADA RAKYAT Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu”

Narasi ini, ditambah dengan penggunaan logo-logo institusi internasional, berhasil mengelabui banyak orang.

Hingga akhir Juni 2025, unggahan tersebut telah mendapatkan lebih dari 12 ribu suka, dibagikan ribuan kali, dan menuai lebih dari 2.000 komentar yang menunjukkan betapa luas dampaknya.

Penelusuran Fakta

Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, tim cek fakta Suara.com melakukan penelusuran langsung ke sumber primer, yaitu situs resmi Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ).

Tim pemeriksa fakta secara spesifik mengakses bagian "Report of Judgments, Advisory Opinions and Orders" (Laporan Putusan, Pendapat Penasihat, dan Perintah), yang merupakan direktori semua putusan dan perintah resmi yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut.

Hasil dari penelusuran ini sangat jelas: tidak ditemukan nama Mantan Presiden RI Joko Widodo dalam daftar laporan dan putusan International Court of Justice (ICJ).

Ketiadaan nama Jokowi dalam semua dokumen resmi ICJ membuktikan bahwa klaim yang beredar di TikTok tersebut tidak memiliki dasar faktual sama sekali.

Memahami Fungsi Pengadilan Internasional

Penting bagi publik untuk memahami perbedaan mendasar antara lembaga-lembaga yang namanya dicatut dalam video hoaks tersebut.

International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional adalah organ yudisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berbasis di Den Haag, Belanda.

Fungsi utama ICJ adalah untuk menyelesaikan sengketa hukum antar-negara, bukan mengadili individu atas kejahatan pidana.

Sementara itu, lembaga yang berwenang mengadili individu atas kejahatan serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang adalah International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional.

Meskipun namanya mirip, keduanya adalah entitas yang berbeda dengan yurisdiksi yang berbeda pula. Video hoaks tersebut secara sengaja mencampuradukkan nama kedua lembaga ini untuk menciptakan kebingungan dan memberi kesan kredibilitas palsu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil verifikasi dan penelusuran fakta yang merujuk pada data dari situs resmi ICJ, klaim bahwa Pengadilan Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Jokowi adalah salah.