REGIONAL:
Suara.com - Sejumlah orang yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, Rapat Kerja sendiri sebenarnya membahas soal anggaran Kementerian Kebudayaan.
Namun, dalam perkembangan Rapat sejumlah anggota Komisi X DPR menyinggung soal polemik penulisan ulang sejarah serta penyangkalan Fadli soal pemerkosaan massal dalam kerusuhan 1998.
Momen interupsi dari Koalisi Sipil Melawan Impunitas terjadi usai para anggota dewan menyampaikan pendapatnya ke Fadli. Kemudian, beberapa orang dari koalisi memekikan suaranya menyampaikan sejumlah kalimat.
"Tuntaskan kasus pelanggaran berat HAM, Hentikan pemutihan sejarah, dengarkan suara korban," pekik massa dari atas balkon di ruang Komisi X DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7).
Selain itu massa juga terdengar memekikan soal penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto.
"Tolak gelar pahlawan Soeharto, hentikan pemutihan sejarah, lawan sisa-sia orde baru," ujarnya.
Tak hanya teriak, massa yang hadir di lokasi juga turut membawa kertas bertuliskan kalimat senada. Intinya mereka menolak pemutihan dosa di era Orde Baru.
Merespons hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani selaku pimpinan rapat pun meminta agar aksi tersebut dihentikan. Ia lantas meminta petugas pengamanan untuk menggiring kelompok tersebut.
"Saya rasa cukup ya, cukup. Tolong kembali ke tempat masing-masing," kata Lalu
Sementara Fadli Zon yang juga hadir di lokasi hanya menyaksikan adanya aksi itu. Ia tampak tersenyum dari ruang rapat.
Fadli Zon Sangsikan Perkosaan Massal
Sebelumnya dalam rapat tersebut, Fadli Zon, mengakui adanya peristiwa pemerkosaan pada kerusuhan 1998, bahkan ia mengutuk adanya hal itu. Namun ia mempertanyakan diksi massal yang dipakai meliputi peristiwa tersebut.
"Kerusuhan Mei itu kan suatu kerusuhan yang telah menimbulkan banyak korban jiwa, korban harta termasuk perkosaan. Kita mengutuk," kata Fadli.
Fadli mengatakan, soal pernyataamnya yang menjadi kontroversi itu tak terkait dengan proyek penulisan sejarah yang digagas pemerintah. Ia menjelaskan, hanya mempertanyakan diksi massal yang dipakai.
TERPOPULER