Suara.com - Anggota Komisi X DPR RI fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, tegas meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menghentikan sementara proyek penulisan sejarah.
Menurutnya, itu penting dilakukan dari pada menuai kontroversi.
Hal itu disampaikan Syarief dalam Rapat Kerja Komisi X DPR bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
"Hampir sebagian fraksi memberikan catatan khusus tentang penulisan sejarah. Daripada kontroversial terus berkelanjutan, kami dari fraksi PKB mohon penulisan sejarah ini untuk ditunda. Ya, jelas untuk ditunda," kata Syarief.
Ia menilai, proyek ini terkesan dilakukan secara tertutup.
"Saya mencoba mencari siapa-siapa saja yang masuk dalam tim 100 katanya penulis sejarah sampai hari ini kita nggak bisa mendapatkan," ujarnya.
Kemudian ia menyampaikan, jika dirinya belum melihat adanya sosialisasi awal proyek penulisan sejarah.
"Kemudian yang berikutnya, setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang, 7 bulan itu waktu yang sangat singkat, terlalu singkat untuk penulisan sebuah sejarah yang utuh, apalagi mungkin ada kata-kata resmi," katanya.
![Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. [Suara.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/07/01/84861-fadli-zon.jpg)
Belum lagi, kata dia, adanya keluhan dari sejumlah kaum perempuan yang merasa telah disepelekan.
Baca Juga: Kritik Proyek Menbud Tulis Ulang Sejarah, Asvi Warman Adam: Terlalu Membesar-besarkan Jasa Soeharto
"Nah, selama reses kemarin saya berkunjung kepada beberapa organisasi-organisasi perempuan. Sangat keras mereka, ya Muslimat, Fatayat, Aisiyah dan sebagainya dalam diskusi-diskusi, kaum perempuan merasa keprihatinan yang dirasakan oleh mereka seakan-akan seperti dispelekan. Nah, itu menjadi pembicaraan sentral di organisasi-organisasi perempuan," katanya.
Untuk diketahui Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menbud Fadli hari ini.
Sedianya rapat ini membahas soal rencana anggaran dari Kementerian Kebudayaan, namun dalam perkembangannya membahas soal proyek penulisan sejarah hingga pernyataan Fadli yang menjadi kontroversi yang meragukan kasus perkosaan massal 1998.
