Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDIP Puan Maharani berharap yang terbaik terkait tuntutan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Puan meminta agar jangan sampai ada yang tak berkeadilan dari tuntutan tersebut.
Hal itu disampaikan Puan ketika dimintai tanggapannya soal Hasto yang akan menjalani sidang dengan dengan agenda mendengarkan pembacaan tuntutan dari Jaksa dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan.
"Ya, yang terbaik. Dan kita jalani proses hukumnya dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai kemudian ada hal yang tidak berkeadilan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Di sisi lain, Puan belum mau menyampaikan soal kapan PDIP menggelar Kongresnya.
"Sabar. Belum ya, belum ada spill," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku sudah menyiapkan pleidoi atau nota pembelaan untuk menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan Hasto, menjelang sidang tuntutan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan yang menjadikannya terdakwa pada hari ini.
“Kami juga memahami tugas dari penuntut umum. Bahwa penuntut umum harus punya kewajiban membuktikan, tetapi ya tugasnya menuntut,” kata Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).
“Nah sehingga kami pahami tugas-tugasnya itu, yang penting good news-nya, pleidoi sudah saya selesaikan, tinggal nanti menyesuaikan dengan tuntutan dari JPU dan minggu depan saya siap bacakan dengan berbagai referensi-referensi yang menunjukkan pentingnya the morality of law, pentingnya due process of law,” tambah dia.
Baca Juga: Jelang Sidang Tuntutan, Hasto Ngaku Sudah Siapkan Pleidoi
Meski begitu, Hasto masih meyakini bahwa kasus yang menjeratnya sebagai perkara daur ulang yang sebelumnya menjerat eks Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, mantan Anggota Bawaslu Fridelina Tio Agustiani, bekas Politikus PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku pada 2020 lalu.
“Di dalam fakta-fakta persidangan ini telah terungkap bahwa proses daru ulang yang dilakukan terhadap putusan yang sudah inkrah pada tahun 2020 ternyata begitu banyak rekayasa hukum. Tidak ada suatu fakta-fakta hukum yang mengarahkan kepada dakwaan dari JPU,” tutur Hasto.
Sebelumnya, Jaksa mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.
Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.
Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
