Utang Amerika Serikat Tembus Rp48.900 Triliun, Ini Penyebabnya

Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut gembira pengesahan RUU Anggaran Besar yang digagasnya sendiri.

Namun, di balik sorakannya, paket kebijakan fiskal itu justru diperkirakan akan mendorong lonjakan utang nasional Amerika Serikat hingga level yang mengkhawatirkan.

Dilansir BBC, Utang Amerika Serikat diprediksi akan bertambah setidaknya 3 triliun dolar AS atau sekitar Rp48.900 triliun.

Lonjakan ini memicu gelombang kritik dari para pengamat ekonomi hingga sejumlah tokoh terkaya di Amerika, yang menyasar langsung pada kebijakan Trump.

Peningkatan utang yang terus terjadi menimbulkan pertanyaan besar di kalangan global: apakah negara lain masih mau terus meminjamkan uang kepada Amerika Serikat?

Kekhawatiran ini mulai tercermin dalam pelemahan nilai dolar dan tingginya suku bunga yang diminta oleh investor untuk meminjamkan dana ke AS.

Amerika harus terus menerbitkan utang guna menutup defisit antara pendapatan dan belanja pemerintah setiap tahunnya.

Sejak awal tahun ini, nilai dolar AS telah melemah 10 persen terhadap pound sterling dan 15 persen terhadap Euro.

Walaupun secara umum biaya pinjaman AS tetap stabil, terdapat peningkatan selisih antara suku bunga pinjaman jangka pendek dan jangka panjang—dikenal sebagai kurva imbal hasil.

Kondisi ini mengindikasikan keraguan pasar atas keberlanjutan utang AS dalam jangka panjang.

Faktor lain yang memperparah kondisi ini adalah sikap The Fed yang lebih lambat dalam menurunkan suku bunga dibandingkan Uni Eropa dan Inggris.

Padahal secara teori, kondisi tersebut seharusnya membuat dolar AS lebih kuat karena imbal hasil simpanan menjadi lebih tinggi.

Pendiri perusahaan hedge fund Bridgewater Associates, Ray Dalio, menyatakan bahwa posisi utang AS saat ini sudah berada di titik genting.

Pada lintasannya saat ini, ia memperkirakan AS akan segera menghabiskan 10 triliun dolar AS per tahun hanya untuk membayar pokok dan bunga utang.

"Saya yakin bahwa kondisi keuangan pemerintah (AS) berada pada titik kritis karena, jika ini tidak ditangani sekarang, utang akan menumpuk ke tingkat yang tidak dapat dikelola tanpa trauma besar," katanya.

Dalio menyarankan agar defisit anggaran AS dipangkas dari 6 persen menjadi 3 persen dalam waktu dekat untuk mencegah krisis ekonomi yang lebih besar di masa depan.

Namun, RUU Anggaran Besar yang baru saja disahkan justru mengambil arah sebaliknya.

RUU ini memangkas sejumlah pengeluaran, tetapi pemangkasan pajak yang lebih besar justru memperlebar defisit.

Dalam skenario krisis seperti sebelumnya, salah satu langkah yang mungkin ditempuh bank sentral AS adalah mencetak lebih banyak uang dan menggunakannya untuk membeli obligasi pemerintah—seperti yang dilakukan pasca-krisis keuangan 2008.

Namun, kebijakan tersebut berpotensi memicu inflasi dan memperlebar ketimpangan.

Sebab, pemilik aset seperti properti dan saham akan mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan mereka yang mengandalkan pendapatan dari tenaga kerja.

Kemungkinan lain yang lebih ekstrem adalah skenario gagal bayar (default). Jika AS tidak mampu atau memilih untuk tidak membayar utangnya, dampaknya akan sangat destruktif.

'Kepercayaan penuh dan kredit dari Departemen Keuangan AS' merupakan pilar utama sistem keuangan global. Jika hal ini goyah, maka krisis keuangan besar bisa terjadi, bahkan lebih buruk dari sebelumnya.

Sebagai informasi, paket kebijakan yang disebut Trump sebagai 'One Big Beautiful Bill' mencakup pendanaan belanja pemerintah dan pemangkasan pajak.

Beleid ini diperkirakan meningkatkan defisit anggaran hingga 3,3 triliun dolar AS atau sekitar Rp54 ribu triliun.

Mengutip Xinhua, Sabtu (5/7/2025), upacara penandatanganan RUU ini dilakukan di Gedung Putih, sehari setelah DPR AS mengesahkannya.

Trump sendiri meminta agar RUU tersebut disahkan sebelum 4 Juli agar penandatanganannya menjadi bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat.

Undang-undang ini merepresentasikan agenda politik Trump, termasuk pemotongan pajak serta peningkatan anggaran untuk militer dan keamanan perbatasan.

RUU ini lolos dalam voting DPR dengan margin tipis: 218 suara mendukung dan 214 menolak. Seluruh anggota Demokrat serta dua anggota Partai Republik, Thomas Massie dari Kentucky dan Brian Fitzpatrick dari Pennsylvania, menolak pengesahan RUU tersebut.