Banjir Keluhan Pasien BPJS, Kenneth PDIP Minta Pemprov Evaluasi Layanan RSUD di Jakarta

Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mengaku sering menerima keluhan dari warga soal buruknya pelayanan BPJS Kesehatan di sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Ibu Kota. 
Mulai dari antrean panjang, pelayanan lambat, hingga rujukan yang berbelit-belit.

Hal ini disebutnya membuat masyarakat merasa tidak mendapatkan layanan kesehatan yang layak, meski mereka telah menjadi peserta aktif BPJS.

Menurut Kenneth, kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Ia menegaskan bahwa RSUD sebagai fasilitas kesehatan milik pemerintah tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap pasien BPJS dan wajib memberikan pelayanan secara optimal.

"Saya sering menerima aduan bahwa beberapa RSUD di Jakarta tampak tidak ramah terhadap pasien BPJS. Ada yang dipersulit, bahkan ada yang ditolak dengan alasan administrasi atau ketiadaan kamar. Ini tidak boleh terjadi lagi di fasilitas kesehatan milik Pemerintah DKI Jakarta," ujar Kenneth kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).

Merujuk pada Pasal 174 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat larangan rumah sakit menolak pasien gawat darurat dengan alasan apapun, termasuk administrasi. Penolakan tersebut bahkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 190 dalam UU yang sama.

"RSUD itu dibangun dan dibiayai oleh uang rakyat. Maka sudah seharusnya mereka melayani rakyat dengan maksimal, bukan justru malah membeda-bedakan pasien umum dan pasien BPJS, apalagi menolak dalam melayani Pasien BPJS. Ini soal tanggung jawab sosial dan moral," ungkap Kenneth.

Dalam pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun 2025, Dinas Kesehatan DKI diketahui mengusulkan peningkatan anggaran sebesar Rp3,37 triliun untuk peningkatan fasilitas RSUD. Sementara itu, pendapatan dari pelayanan RSUD diproyeksikan mencapai Rp3,34 triliun.

Namun menurut Kenneth, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD seharusnya lebih difokuskan untuk peningkatan operasional dan layanan langsung kepada masyarakat, bukan semata-mata untuk infrastruktur fisik.

"Pada prinsipnya dana BLUD ini harus lebih difokuskan ke bentuk pelayanan kesehatan khususnya pelayanan BPJS, operasional RS, gaji dokter dan perawat. Jangan malah dialihkan ke biaya renovasi atau penambahan ruangan hingga bangun gedung," kritiknya.

Kenneth juga mendesak Dinas Kesehatan DKI Jakarta agar meningkatkan pengawasan terhadap standar layanan di seluruh RSUD. Ia meminta adanya sanksi tegas bagi rumah sakit yang melanggar prinsip universal health coverage.

"Prinsip JKN itu gotong royong. Pemerintah harus hadir dalam menjamin kesehatan warganya, dan RSUD sebagai ujung tombak pelayanan tidak boleh abai. Kalau ada RSUD yang pilih-pilih pasien, menurut saya itu pelanggaran," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa RSUD tidak boleh membeda-bedakan perlakuan antara pasien umum dan peserta BPJS. Menurutnya, dana publik yang digunakan untuk RSUD seharusnya dikembalikan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang setara dan berkualitas.

"Tidak boleh ada lagi diskriminasi layanan kesehatan hanya karena pasien menggunakan BPJS. Pemerintah harus pastikan semua warga agar dilayani secara adil," ujar Kenneth.

Meski menyadari transformasi RSUD menjadi setara rumah sakit internasional bukan perkara mudah, Kenneth menekankan pentingnya peningkatan pelayanan, terutama bagi peserta BPJS.

"Jadi, jangan ada lagi alasan-alasan lah, khusus terkait pelayanan BPJS ini nanti mungkin kamarnya nggak ada lah, ini apa nggak ada lah, ini nggak bisa lah, itu nggak bisa. Saya berharap ke depannya jangan ada lagi drama drama seperti ini seperti contoh kamar penuhlah dan lain-lainnya," ucap Kenneth.