REGIONAL:
Suara.com - Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengurus Papua sebagai hal yang "baik sekali" membuka kembali arsip lama dan memunculkan pertanyaan baru.
Mandat yang kini berada di pundak Gibran bukanlah hal baru ini adalah estafet dari posisi yang sebelumnya dipegang oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Baik sekali, di wilayah manapun sepanjang itu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik. Dimanapun karena Papua adalah masa depan Indonesia. Semua perlu direncanakan, semua harus dipersiapkan agar seluruh daerah merasakan pembangunannya, saya kira bagus, bagus sekali," ujar Jokowi dikutip Rabu (16/7/2025).
Namun, konteks politik dan figur yang menjalankannya menjadikan 'tugas Papua' kali ini memiliki bobot yang berbeda.
Jokowi dengan cepat membandingkan tugas putra sulungnya itu dengan apa yang pernah ia amanatkan kepada Ma'ruf Amin.
Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah di Papua, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang kompleks.
Pernyataan ini seolah menjadi pengingat bahwa masalah Papua adalah tantangan lintas generasi pemerintahan.
Jika menilik ke belakang, Ma'ruf Amin, selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), tercatat setidaknya telah enam kali melakukan kunjungan kerja ke Tanah Papua antara 2022 hingga 2024.
Agendanya padat, mulai dari memastikan implementasi Otonomi Khusus (Otsus), mendorong komoditas unggulan daerah, berdialog dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga memastikan tidak ada masyarakat asli yang tertinggal dalam pembangunan.
Namun, kompleksitas masalah, terutama soal keamanan dan pendekatan kesejahteraan yang belum sepenuhnya terpadu, membuat hasil kerjanya belum terlihat maksimal.
Kini, bola panas itu ada di tangan Gibran. Dengan restu dari Jokowi yang menganggapnya mampu, pertanyaan besarnya adalah, apakah Gibran bisa menawarkan pendekatan yang berbeda dan lebih efektif?
Penugasan ini tak bisa dipandang sebelah mata.
Bagi para analis politik, ini adalah panggung pembuktian krusial bagi Gibran untuk keluar dari bayang-bayang ayahnya dan citra "aura farming".
Keberhasilan di Papua akan menjadi validasi kapasitas kepemimpinannya. Namun, tantangannya jauh lebih besar dari sekadar infrastruktur.
Gibran akan berhadapan langsung dengan isu hak asasi manusia, ketegangan sosial yang berakar pada sejarah, dan geopolitik kawasan Pasifik yang rumit.
Maka, penugasan ini melahirkan dua kemungkinan besar yang saling berkelindan:
1. Legitimasi Politik untuk Gibran
Jika Gibran berhasil menunjukkan progres nyata—bahkan jika hanya dalam bentuk koordinasi yang lebih efektif dan pendekatan yang lebih humanis—ini akan menjadi lompatan strategis bagi citra politiknya.
Ia akan membuktikan bahwa kapasitasnya sebagai pemimpin melampaui previlese politiknya.
Ini adalah cara Gibran membangun identitasnya sendiri sebagai eksekutor yang andal di level nasional, sebuah pembuktian yang ditunggu oleh generasi muda yang memilihnya.
2. Penguatan Warisan Politik Jokowi
Di sisi lain, keberhasilan Gibran juga bisa dibaca sebagai penguatan pengaruh dan warisan politik Jokowi.
Keberhasilan putra sulungnya dalam menangani isu sepelik Papua akan menjadi justifikasi atas jalan politik yang telah dibangun Jokowi untuk keluarganya.
Ini akan menegaskan bahwa 'sekolah politik' yang dijalani Gibran di bawah bimbingan ayahnya efektif, sekaligus mengamankan relevansi nama Jokowi dalam percaturan politik nasional bahkan setelah ia tidak lagi menjabat.
TERPOPULER