Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung, perbuatan Tom Lembong selama menjabat pada 2015-2016 telah merugikan keuangan negara hingga Rp 515,4 miliar.
Kerugian ini muncul dari kebijakan memberikan izin impor gula kristal mentah (GKM) kepada sejumlah perusahaan swasta yang dinilai tidak berhak.
“Mengimpor Gula Kristal Mentah (GKM) untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) padahal mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP) karena perusahaan tersebut merupakan perusahan gula rafinasi,” papar jaksa dalam sidang dakwaan, Kamis (6/3/2025).
Jaksa berpendapat, Tom Lembong seharusnya menunjuk BUMN untuk menjaga stabilitas harga gula.
Sebaliknya, ia justru memberikan izin kepada pihak swasta dan beberapa koperasi instansi, yang kemudian diduga mengatur harga jual di atas Harga Patokan Petani (HPP).
“Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak melakukan pengendalian atas distribusi gula dalam rangka pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula yang seharusnya dilakukan oleh BUMN melalui operasi pasar dan/atau pasar murah,” ujar jaksa.
Atas dasar inilah, Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun pada akhirnya majelis hakim tidak menemukan bukti adanya niat untuk memperkaya diri sendiri dari kebijakan tersebut.
