REGIONAL:
Suara.com - Desakan Partai NasDem agar Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai respons dari PDI Perjuangan.
PDIP mengingatkan bahwa semua langkah terkait IKN seharusnya tetap berada dalam koridor hukum dan regulasi yang berlaku.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan IKN harus tetap mengacu pada Undang-Undang IKN yang telah disepakati bersama antara DPR dan pemerintah.
Hal itu disampaikan Said saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Juli 2025.
“Diselesaikan dengan undang-undang saja. Undang-undang bunyinya seperti apa itu laksanakan sebaik-baiknya, seterus-terusnya, selurus-selurusnya,” kata Said.
Ia menambahkan, "Kembalikan saja. Karena itu menjadi kesepakatan bersama, undang-undang yang harus dilaksanakan. Toh produknya produk DPR dan pemerintah."
Menurut Said, pembangunan IKN telah ditetapkan berlangsung dalam kurun waktu 15 tahun, dan mempercepat proses tersebut bisa mengganggu anggaran untuk program-program strategis lain.
"Kalau dari sisi ketentuan regulasinya, IKN itu kan perlu waktu 15 tahun. Itu normanya ada di undang-undang," jelasnya.
"Ya, bukan soal kurang dan tidak. Kalau 15 tahun, ya 15 tahun saja. Karena kalau dipercepat atau diperlambat, itu sesuatu yang tidak baik bagi kita semua. Karena apa? kalau dipercepat, akan mengorbankan anggaran prioritas. Kan banyak hal-hal yang program strategis Bapak Presiden yang harus dilaksanakan,” tegas Said.
Sebelumnya, dalam pernyataan resmi yang dibacakan Wakil Ketua Umum NasDem, Saan Mustopa, partai itu mendorong pemerintah untuk tidak menunda proses formal pemindahan ibu kota.
“Jika IKN ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara maka, pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pengalihan kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara,” ujar Saan di NasDem Tower, Jumat, 18 Juli 2025.
NasDem juga mengusulkan pendekatan bertahap, dimulai dari kehadiran wakil presiden dan sejumlah kementerian strategis di IKN seperti Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, dan Bappenas.
"Dengan berkantornya Wakil Presiden di IKN, pembangunan Indonesia Timur, termasuk Papua, dapat dikelola lebih dekat, mempercepat pemerataan pembangunan,” tambahnya.
Menariknya, NasDem juga membuka opsi jika IKN belum siap secara legal dan administratif.
Mereka menyarankan moratorium sementara atau menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur terlebih dahulu, sembari merevisi UU No. 3 Tahun 2022 untuk menegaskan kembali Jakarta sebagai ibu kota negara.
“Pemerintah segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional,” kata Saan.
“Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administratif, infrastruktur dan kebijakan mutasi ASN benar-benar matang,” lanjutnya.
Ketegangan sikap antara dua partai ini menunjukkan bahwa IKN tak hanya soal infrastruktur, melainkan juga tarik-menarik kepentingan politik, hukum, dan pengelolaan anggaran negara di masa transisi pemerintahan.
