Suara.com - Manuver Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang akhirnya memilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah dipecat dari PDIP dinilai sebagai miskalkulasi politik.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, dalam siniar Gaspol, mengatakan Jokowi memilih PSI karena tidak ada lagi peluang politik yang tersisa baginya.
Kini, kata dia, Jokowi tidak lagi memegang kekuasaan atau berada di lingkar inti pemerintahan.
Dia hanya menyisakan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden.
Itu pun Gibran tidak mempunyai partai politik, dan kekinian tengah menghadapi wacana pemakzulan yang digelorakan banyak pihak.
Menurut Yunarto, kesemua hal tersebut adalah buah dari miskalkulasi politik yang dilakukan Jokowi sejak periode keduanya.
Jokowi dianggap terlalu percaya diri bahwa kekuasaannya akan tetap absolut hingga akhir masa jabatan dan setelahnya.
Dengan perspektif seperti itu, menyebabkan Jokowi cenderung melupakan kekuatan-kekuatan politik yang dulu menyokongnya.
Kini, realitas politik berkata lain. Seiring dengan berakhirnya masa jabatan, kekuatan politik Jokowi mulai terkikis.
Partai-partai yang dulu mendekat, kini mulai menjaga jarak dan membangun komunikasi dengan kekuatan politik baru, yakni presiden terpilih Prabowo Subianto.
Puncaknya, Jokowi seolah kehilangan "rumah" politiknya.
"Artinya kalau sekarang kita bicara mengenai partai-partai yang tadinya melamar Jokowi, eh nanti dulu sekarang. Buat Pak Jokowi memang tidak ada yang tersisa, selain PSI," tegas Yunarto.
Pada akhirnya, apa yang sedang terjadi pada Jokowi adalah proses penyadaran diri terhadap kenyataan politik yang sesungguhnya.
Ia dipaksa berhadapan langsung dengan fakta bahwa pengaruhnya tidak lagi sekuat dulu.
"(Jokowi) akhirnya melihat sebuah realitas politik di balik sebuah ilusinya yang memang enggak menapak lah kemarin-kemarin," pungkas Yunarto.
TERPOPULER
