Ingatkan Pemerintah, JK Minta Indonesia Jangan Hanya Menjadi Pengikut Donald Trump

Baca 10 detik

Jusuf Kalla mengkritik keanggotaan Indonesia dalam BOP karena kontradiksi antara misi perdamaian dan konflik yang terjadi.
JK menekankan dukungan Indonesia pada BOP harus sejalan dengan komitmennya terhadap kemerdekaan Palestina.
JK memperingatkan Prabowo agar menyesuaikan anggaran negara karena tren penurunan pendapatan negara dan pajak.

Suara.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), memberikan catatan kritis terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung ke dalam organisasi BOP.

JK menilai, meski ide dasar pembentukan organisasi tersebut baik untuk perdamaian, namun dalam praktiknya seringkali terjadi kontradiksi.

JK menyoroti bagaimana misi perdamaian yang diusung sering kali berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan, di mana konflik justru tetap pecah tak lama setelah kesepakatan dibuat.

"Sebenarnya ide BOP itu bagus. Upaya untuk perdamaian selalu baik, cuma kita harus melihat praktiknya bagaimana," ujar JK di Kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3/2026).

"Jangan kita baru bikin BOP, tapi baru satu minggu sudah menyerang, berperang dengan negara lain. Jadi makna BOP itu menjadi bertentangan dengan niatnya," katanya menambahkan.

Lebih lanjut, JK meminta pemerintah untuk memantau efektivitas keanggotaan Indonesia di BOP dalam beberapa bulan ke depan.

Ia menegaskan, bahwa dukungan Indonesia terhadap BOP harus berbanding lurus dengan komitmen organisasi tersebut terhadap kemerdekaan dan kedamaian di Palestina.

JK juga mengingatkan agar Indonesia tetap menjaga kedaulatan politik luar negerinya dan tidak terjebak dalam kepentingan politik Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump.

"Jangan hanya menjadi lambang atau pengikut dari Trump saja. Ujian terakhirnya adalah cara mendamaikan Palestina dengan memberikan pengakuan kepada Palestina. Kalau tidak, (dan) hanya mendukung Israel, ya buat apa?" tegasnya.

Prabowo Subianto dan Donald Trump [USTradeRep]

Selain menyoroti isu geopolitik, tokoh yang akrab disapa Pak JK ini juga melontarkan peringatan keras mengenai kondisi ekonomi nasional.

Ia menyoroti tren penurunan pendapatan negara dan penerimaan pajak yang mulai terasa dampaknya.

JK menyarankan agar pemerintahan Presiden Prabowo mulai melakukan penyesuaian anggaran dengan memangkas pengeluaran-pengeluaran yang dianggap tidak mendesak guna menghindari potensi krisis ekonomi.

"Sekarang ada masalah ekonomi, pajak turun, pendapatan negara pasti turun. Jadi negara harus menyesuaikan itu. Jangan terlalu membikin pengeluaran terbesar yang tidak terlalu penting. Karena kalau tidak, di situ masalahnya nanti. Kalau begini terus, negara bisa menjadi krisis ekonomi," ungkapnya.

Terkait berbagai masukan tersebut, JK mengaku sudah menyampaikan poin-poin krusial secara garis besar saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana beberapa waktu lalu.

"Saya sampaikan beberapa, tidak sampai mendetail begini. Cuma bicara kenapa kita mempunyai perjanjian, kenapa tarif ini penting, dan apa akibat dari perang ini. Itu yang dibahas," pungkasnya.