"Supaya kita tetap melihat bagaimana ekonomi wilayah di tengah itu hidup dan bagaimana pembangunnya tidak membebani fiskal di Jakarta atau fiskal pusat," katanya.
Nantinya, kata dia, gedung-gedung kosong di Jakarta yang tak terpakai bisa dijual, hasilnya nanti untuk membangun gedung di IKN untuk BUMN.
"Yang menurut saya ini lebih bisa berjalan, bertahap, juga terukur dan sudah saatnya kayak di China kita punya wilayah yang gedungnya khusus berisi gedung-gedung BUMN," ujarnya.
Di sisi lain, Aria mengaku khawatir adanya narasi penundaan IKN hanya dimanfaatkan segelintir elit.
"Hanya sekedar ingin menjadikan IKN sebagai sesuatu hal yang dianggap sesuatu yang tidak strategis, tidak lumrah atau hal yang buruk terus dijadikan sebagai pergunjingan. Karena kita telah menyepakati itu dalam bentuk undang-undang yang kita ini sebagai anggota," katanya.
"DPR harus melaksanakannya. Dan saya pikir terkait dengan keperbaikan pemerintah tentu akan diukur sejauh mana keseimbangan wilayah kepastian kebijakan serta keberlanjutan visi pembangunan nasional ini tetap harus konsisten dan berpihak kepada cita-cita masyarakat sebelumnya untuk cita-cita masyarakat pemerintah sebelumnya yang harus sustain yang jangan anggaran yang begitu besar itu kemudian mangkrak dan tidak ada gunanya," imbuhnya.
