REGIONAL:
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menilai, Presiden Prabowo Subianto perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemberantasan Mafia Hukum.
Sebab, dia menilai praktik korupsi saat ini sudah masuk ke ranah aparat penegak hukum sehingga pemberantasan mafia hukum dinilai sebagai kegentingan yang memaksa untuk diterbitkannya perppu.
“Korupsi itu sendiri sebagai penyakit sudah masuk ke penegak hukum itu sendiri. Mereka sudah bukan lagi part of solution, bukan lagi penyelesaian masalah tapi sudah bagian dari masalah. Karena itu, ya yang perlu dibersihkan mereka dulu,” kata Denny dalam siniar bersama Abraham Samad melalui kanal Youtube, dikutip pada Rabu (23/7/2025).
“Saya membayangkan Prabowo, presiden itu keluar dengan ini kegentingan yang memaksa yang bisa mentrigger hadirnya perppu. Jadi, perppu pemberantasan mafia hukum atau mafia peradilan yang terbit,” tambah dia.
Menurut Denny, hal ini cukup mendesak jika harus diatur melalui undang-undang yang pembentukannya dinilai butuh waktu
Terlebih, Prabowo sempat menyampaikan komitmen antikorupsi, termasuk dengan mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset.
“Harusnya dengan dukungan DPR yang mayoritas, hampir tidak ada oposisi, presiden tinggal bilang begitu ke koalisinya, jalan itu UU Asset Recovery, tapi kan tidak,” ujar Denny.
“Artinya, memang ada tantangan bagaimana presiden merealisasikan janji janji antikorupsinya ke tatanan praktik, tatanan realita,” lanjut dia.
Untuk itu, Denny mengusulkan agar Prabowo memanggil sejumlah ahli hukum untuk membantu membuat draf perppu soal pemberantasan mafia di penegakan hukum.
“Karena sekarang diakui atau tidak, kita punya persoalan korupsi sudah masuk ke jantung penegakan hukum sendiri,” tandas Denny.
Jimly Asshiddiqie Sebut Peradilan RI Perlu Reformasi Total
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, melontarkan kritik keras terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia.
Melalui sebuah cuitan akun X pribadinya, ia menyebut dunia peradilan selama 10 tahun terakhir telah kehilangan kepercayaan publik akibat praktik mafia hukum yang semakin merajalela.
Cuitan pedas ini sontak dinilai oleh sebagian netizen sebagai sindiran telak terhadap sejumlah kasus hukum kontroversial yang belakangan terjadi. Termasuk yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan mantan Mendag Tom Lembong.
Dalam cuitannya, Jimly tanpa tedeng aling-aling menyoroti semua lini penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, KPK, advokat, hingga hakim.
Kasus penyitaan ponsel milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK, misalnya, menuai kritik tajam karena dianggap melanggar prosedur dan berpotensi menjadi bentuk kriminalisasi.
Langkah KPK tersebut dinilai banyak pihak telah mencederai rasa keadilan dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga antirasuah.
TERPOPULER