Infografis
Suara.com - Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, melayangkan ultimatum keras kepada puluhan ribu Koperasi Merah Putih yang baru diluncurkan. Ia menegaskan agar koperasi-koperasi tersebut tidak hanya menjadi 'papan nama' atau ada di atas kertas, melainkan harus benar-benar menjadi solusi ekonomi di tengah masyarakat.
Peringatan ini disampaikan Budi Arie sebagai tindak lanjut dari program ambisius Presiden Prabowo Subianto yang telah meluncurkan 80.000 koperasi di seluruh desa.
Dalam peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 di Tangerang Selatan, Kamis (24/7/2025), Budi Arie secara gamblang meminta agar koperasi-koperasi baru ini benar-benar hidup, beroperasi, dan dikelola secara profesional.
"Bukan hanya ada di atas kertas, tapi benar-benar hadir sebagai solusi di tengah masyarakat," tegas Budi Arie.
Ia mendorong agar koperasi benar-benar berdampak pada perekonomian warga, bukan sekadar entitas yang ada secara administratif.
Menyadari tantangan yang ada, Budi Arie memastikan bahwa Kementerian Koperasi tidak akan lepas tangan. Pihaknya akan memberikan pendampingan penuh kepada para pengelola koperasi untuk menggali potensi bisnis di daerah masing-masing.
"Kementerian Koperasi akan memberikan pendampingan untuk menggali potensi yang ada di desa sehingga menjadi wadah kemandirian ekonomi rakyat," janjinya.
Ia menyarankan agar setiap koperasi memetakan kebutuhan masyarakat sekitar yang bisa dijadikan sebagai lini bisnis.
"Ini yang akan menjadi peluang bisnis bagi koperasi itu sendiri. Koperasi untung, dan warga mendapatkan kebutuhan dengan lebih mudah dan murah," jelasnya.
Baca Juga: Momen Prabowo Sindir Tukang Kritik 'Omon-omon' di Panggung PKB: Enak Aja, Nggak Keringetan
Bagian dari Program Ambisius Prabowo, Targetnya Potong Rantai Distribusi
Budi Arie meyakini, kehadiran 80.000 koperasi yang diluncurkan Presiden Prabowo di Klaten beberapa waktu lalu adalah sebuah lompatan besar untuk membangkitkan kembali semangat ekonomi gotong royong.
Menurutnya, program ini dirancang untuk tujuan yang lebih besar, yaitu memotong rantai distribusi yang selama ini dinilai merugikan masyarakat kecil.
"Koperasi desa tidak hanya akan menjadi wadah usaha masyarakat, tetapi juga menjadi simpul utama distribusi kebutuhan pokok, pemberdayaan petani dan nelayan, serta pemotong rantai distribusi," pungkasnya.
