Infografis
Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kang Dei Mulyadi (KDM) mengklarifikasi soal isu yang menyatakan bahwa bantuan terhadap pesantren-pesantren di Jawa Barat dihapuskan.
Dedi Mulyadi mengungkapkan kebijakan Provinsi Jawa Barat menghapus bantuan terhadap Pesantren itu adalah tidak benar.
“Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada semuanya, karena dimedia sosial kita sering terjadi berbagai prasangka atau praduga yang berkembang, yang diarahkan pada seluruh kebijakan Pemda Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh saya,” urai Dedi Mulyadi, dikutip dari tiktoknya, Kamis (24/7/25).
“Yang Pertama bahwa tidak ada kebijakan Provinsi Jawa Barat menghapus bantuan terhadap Pesantren,” tambahnya.
Dedi Mulyadi kemudian menjelaskan bahwa fakta yang terjadi adalah pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengevaluasi bantuan terhadap pesantren tersebut.
Menurutnya, bantuan yang selama ini sudah berjalan selalu bertumpuk di 2 Kabupaten, yakni Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya.
“Yang ada adalah melakukan evaluasi terhadap bantuan yang selama ini dilakukan, karena bertumpuk hanya pada 2 Kabupaten, yaitu Garut dengan Tasik,” jelasnya.
Hal ini sontak membuat Dedi Mulyadi merasa janggal dan perlu dipelajari lebih lanjut.
Tak hanya soal bantuan yang bertumpuk, Dedi juga menemukan bahwa bantuan tersebut justru mengalir ke Yayasan yang aspek administrasinya bertentangan dengan prinsip Undang-Undang.
Baca Juga: Makan Gratis Pernikahan Telan Korban, Dedi Mulyadi Beri Pernyataan Berubah-ubah
“Selain bertumpuk pada 2 Kabupaten, juga banyak saya temukan bantuan-bantuan itu malah ngalir ke Lembaga atau Yayasan yang seluruh aspek administrasinya menurut saya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang,” urainya.
“Sehingga diperlukan upaya investigasi dan sekarang sedang berjalan,” sambungnya.
Dedi sontak mencontohkan dengan peristiwa yang sudah terjadi, yakni 1 lembaga mendapatkan bantuan di angka Rp 50 Miliar.
Menurut Dedi, hal ini sudah mencerminkan rasa ketidakadilan.
“Banyak juga yang terjadi misalnya 1 lembaga mendapat hampir 50 Miliar, dan itu juga mencerminkan rasa ketidakadilan,” ungkapnya.
“Kalau bicara akhlakul karimah, sudah jelas itu bertentangan dengan prinsip Akhlakul Karimah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW,” sambungnya.
Usai menjelaskan semua kendala-kendala yang ada, Dedi berharap masyarakat kini mulai bersabar, menantikan kebijakan baru agar anggaran negara tepat sasaran dan berdampak pada para santri.
“Untuk itu mohon semuanya bersabar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mencari formulasi yang tepat, agar anggaran negara ini tepat sasaran, dan memiliki dampak terhadap para santri,” urainya.
Dedi juga mengharapkan santri dari kalangan masyarakat bawah dapat menikmati bantuan tersebut sehingga memiliki optimisme dalam menuntut ilmu.
“Sehingga para santri, terutama dari kalangan Masyarakat bawah di Pesantren-Pesantren kecil bisa menikmati anggaran dari Pemerintah Provinsi, sebagai bagian untuk memberikan stimulus, agar dia memiliki ketenangan, ketentraman dan optimisme dalam menuntut ilmu agama,” terangnya.
Dana Hibah Pondok Pesantren Jawa Barat
Bantuan hibah bagi pondok pesantren di Jawa Barat sebelumnya diisukan dihapus di Tahun 2025, setelah Gubernur Jawa Barat melakukan efisiensi anggaran.
Penghapusan bantuan hibah untuk pondok pesantren ini sangat mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang telah disahkan dan ditetapkan bersama-sama oleh Pj Gubernur, Bey Machmudin bersama DPRD Jawa Barat pada 8 November 2024 lalu.
Bahkan sudah ditetapkan adanya bantuan untuk pondok pesantren itu dengan total anggaran sebesar Rp 153.580.470.381.
Namun, setelah Gubernur melakukan efisiensi anggaran dengan merujuk Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, anggaran bantuan hibah untuk pondok pesantren tersebut dihapus.
Hal tersebut terbukti dengan lampiran dari Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2025, Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bantuan hibah untuk pondok Pesantren, madrasah, Yayasan keagamaan dan masjid yang semula Rp 153.580.470.381 menjadi Rp 9.250.000.000.
Kontributor : Kanita
