Namun, pemahaman ini tidak sepenuhnya tepat.
Pengendara memang memiliki hak, tetapi juga kewajiban yang diatur oleh undang-undang.
Salah satu hak mendasar pengendara adalah mempertanyakan legalitas pemeriksaan tersebut.
Perspektif Polisi: Kewenangan Pemeriksaan Menurut Undang-Undang
Kewenangan polisi untuk melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan raya dijamin oleh hukum, terutama Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012.[1]
Penting untuk diketahui, ada dua jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh Polantas:
Pemeriksaan Insidental: Pemeriksaan ini dilakukan ketika pengendara tertangkap tangan melakukan pelanggaran.
Contohnya, menerobos lampu merah, tidak memakai helm, atau melanggar marka jalan.
Dalam situasi ini, polisi berhak langsung memberhentikan dan menindak pelanggar tanpa memerlukan surat perintah tugas khusus razia.
Pemeriksaan Berkala (Razia): Ini adalah pemeriksaan yang direncanakan dalam sebuah operasi kepolisian.
Tujuannya adalah untuk memeriksa kelengkapan administratif (SIM & STNK) dan kelayakan teknis kendaraan secara acak atau di lokasi tertentu.
Nah, untuk razia jenis ini, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh petugas.
Razia yang Sah vs. Ilegal: Kenali Ciri-cirinya!
Untuk menghindari kesalahpahaman dan potensi pungli, penting bagi kita untuk mengenali ciri-ciri razia atau pemeriksaan yang sah dan sesuai prosedur.
Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2012, inilah yang harus Anda perhatikan:
TERPOPULER
