Infografis
Suara.com - Sebuah video viral di TikTok yang diunggah oleh akun “cokelat.vanilla85” pada Sabtu (12/7/2025), memicu perdebatan publik.
Dalam video tersebut, ditampilkan tangkapan layar dengan narasi yang menyebutkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir meminta polisi untuk tidak lagi mengusut dugaan ijazah palsu Jokowi.
“Erick Thohir Minta ke Polisi Tidak Usah lagi usut Ijazah Palsu Jokowi Jika Diusut Mau Mati Tragis Kayak Laskar FPI Berapa Tahun yang lalu" begitu narasi tangkapan layar yang beredar.
“Thohir ini kok bisa bicara seperti ini ada apa dari bicaranya Thohir ini kayaknya banyak tahu tentang pembunuhan Laskar FPI. Menurut kalian bagaimana, Apakah mereka terlibat?” tambah narasi penggunggah.
Unggahan yang diklaim berasal dari CNBC Indonesia ini telah disukai lebih dari 2.000 akun pada Rabu (30/7/2025), dan menjadi perbincangan luas di media sosial.
Lantas, benarkah klaim tersebut?
Tim pemeriksa fakta dari Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran untuk memastikan kebenaran klaim tersebut. Dengan menggunakan kata kunci “Erick Thohir Ijazah Palsu Jokowi” di situs cnbcindonesia.com, hasil pencarian menunjukkan tidak ditemukan berita yang relevan dengan narasi tersebut.
Lebih jauh, pengecekan menggunakan Google Lens terhadap tangkapan layar dalam video tersebut menunjukkan bahwa gambar telah dimanipulasi.
Asal muasal foto itu adalah dari pemberitaan CNBC Indonesia berjudul “Erick Thohir akan Berkantor di Danantara Seminggu Sekali” yang tayang pada Selasa (8/7/2025).
Tidak ada kutipan pernyataan Erick Thohir seperti yang dituduhkan dalam video viral tersebut.
Kesimpulan
Klaim yang menyebut Erick Thohir meminta polisi menghentikan pengusutan ijazah palsu Jokowi adalah tidak benar. Unggahan tersebut merupakan konten manipulatif yang menyesatkan publik. Konten semacam ini berpotensi memperkeruh suasana dan menyebarkan disinformasi di tengah masyarakat.
Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari Erick Thohir maupun dari pihak kepolisian terkait permintaan seperti yang disebutkan dalam unggahan viral itu.
Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menyaring informasi di media sosial, dan memverifikasi klaim yang mencurigakan melalui sumber resmi atau lembaga pemeriksa fakta yang kredibel.
