Yusuf menduga, langkah PPATK yang memicu polemik ini merupakan sebuah "terobosan" yang diambil karena frustrasi menghadapi maraknya penggunaan rekening nomine atau pinjam nama untuk menampung dana hasil kejahatan, seperti korupsi dana Bansos hingga suap.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya klarifikasi terlebih dahulu kepada pemilik rekening. Di sisi lain, perbankan juga semestinya berani menolak permintaan PPATK jika tidak disertai alasan yang kuat sesuai ketentuan hukum, misalnya kecurigaan bahwa rekening tersebut akan digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan atau menggunakan identitas palsu.
TERPOPULER
