REGIONAL:
Suara.com - Kongres ke-6 PDI Perjuangan (PDIP) resmi ditutup di Bali.
Selain menegaskan arah politik partai ke depan, forum tertinggi PDIP itu juga melahirkan susunan pengurus baru.
Salah satu sorotan utama datang dari absennya nama Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal.
Posisi vital itu kini dipegang langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Pengamat politik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai langkah tersebut tepat dan penuh pertimbangan strategis.
Ia melihat keputusan PDIP mencopot Hasto dari jabatan Sekjen sebagai upaya menyelamatkan partai dari potensi krisis legitimasi setelah Hasto menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu ia sampaikan dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 3 Agustus 2025.
"PDIP sudah seharusnya melepas Hasto. Dan PDIP berpotensi akan tersandera," kata Trubus.
Menurut Trubus, mempertahankan Hasto sebagai Sekjen setelah kasus hukumnya bisa menjadi bumerang politik bagi PDIP.
Meskipun telah menerima amnesti, status hukum Hasto tetap menyisakan problem etis dan citra.
Ia menegaskan bahwa amnesti hanya memberikan pengampunan dari hukuman, bukan menghapus status hukum atau perbuatan pidananya.
Trubus merujuk pada pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, yang menyatakan bahwa amnesti terhadap Hasto tidak otomatis menghapus fakta hukum yang pernah diputuskan pengadilan.
"Amnesti tidak menggugurkan pidana. Jadi menurut saya sudah layak diganti (Hasto), karena menjadi beban," ucap Trubus.
Trubus menilai, jika PDIP tetap mempertahankan Hasto, partai akan menghadapi tekanan publik dan krisis kepercayaan.
Apalagi di tengah suasana pascarekonsiliasi dan peralihan kekuasaan nasional.
Sebagaimana diketahui, Hasto Kristiyanto bersama mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menjadi bagian dari agenda rekonsiliasi politik yang dijalankan Presiden Prabowo.
Dalam rapat konsultasi bersama DPR RI pada Kamis, 31 Juli 2025, pemerintah mengajukan permohonan amnesti dan abolisi terhadap keduanya.
Setelah disetujui, baik Hasto maupun Tom kini telah bebas secara hukum.
Namun, dalam politik, kebebasan formal tidak serta-merta membersihkan residu sosial dan persepsi publik.
Dan itulah yang tampaknya sedang diantisipasi oleh PDIP lewat restrukturisasi internal.
TERPOPULER