Panggung Hukum Dikuasai Aktor Bayangan? Feri Amsari Beri Petunjuk

Denada S Putri | Suara.com

Minggu, 03 Agustus 2025 | 18:44 WIB
Panggung Hukum Dikuasai Aktor Bayangan? Feri Amsari Beri Petunjuk
Ilustrasi hukum (Pixabay)

Suara.com - Kecurigaan publik soal dugaan politisasi hukum dalam perkara yang menjerat Hasto Kristiyanto dan Thomas Lembong mendapat penguatan dari akademisi hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari.

Ia menyebut bahwa kecurigaan semacam itu masuk akal mengingat dinamika kekuasaan dan potensi adanya kekuatan tersembunyi yang sedang bermain di balik layar.

Menurut Feri, perhatian publik terhadap kasus ini tak bisa dilepaskan dari peran sentral presiden dalam pemberian amnesti maupun abolisi.

Dalam konteks hukum tata negara, hak tersebut memang melekat sebagai hak prerogatif presiden. Namun, pilihan presiden dalam menggunakan hak tersebut kini menimbulkan tanya.

Hal itu Feri sampaikan saat berdialog di KompasTV, Sabtu, 2 Agustus 2025.

“Wajar saja publik menilai begitu ya, karena konstruksi Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar itu, soal amnesti dan abolisi, memang itu adalah hak prerogatif presiden,” kata Feri dikutip Minggu, 3 Agustus 2025.

Lebih jauh, Feri menyebut bahwa dalam praktiknya, amnesti biasanya diberikan untuk pelaku kejahatan politik seperti makar atau pemberontakan, bukan dalam perkara pidana umum seperti yang menjerat Hasto.

Hal ini membuat wacana pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP itu sarat nuansa politis.

“Kalau diduga itu berkaitan dengan kepentingan presiden saat ini, agak berat ya, kenapa dia berikan amnesti kalau dia adalah pelaku rekayasanya. Pasti ada kekuatan lain yang sedang mengatur permainan seperti itu,” ujarnya, mengisyaratkan adanya kekuatan lain yang lebih besar.

Kesan kuatnya kendali kekuasaan di balik proses hukum juga ia temukan dalam perkara Tom Lembong.

Feri melihat bahwa penanganan kasus tersebut, khususnya di tingkat pertama pengadilan, dipenuhi dengan kejanggalan.

“Kebetulan publik melihatnya kacau betul konstruksi dalam kasus di PN (Pengadilan Negeri), di tingkat pertama. Dugaan memang aktor yang sama sedang bergerak karena kebetulan dua orang ini berbeda pandangan terutama dengan Pak Presiden Jokowi ketika itu,” ungkapnya.

Namun saat ditanya siapa aktor kuat yang diduga mengatur permainan ini, Feri memilih jawaban simbolik.

Ia tidak menyebut nama, tetapi memberi petunjuk dalam bentuk lelucon yang menyentil imajinasi publik.

“Ini karena banyak nomor tujuhnya, mungkin David Beckham dan Eric Cantona ya. Siapa pun yang nomor punggungnya tujuhlah,” ucapnya sembari bercanda, meninggalkan misteri besar bagi publik untuk menafsirkannya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pengamat: Hasto Jadi Beban PDIP Jika Kembali Menjadi Sekjen

Pengamat: Hasto Jadi Beban PDIP Jika Kembali Menjadi Sekjen

News | Minggu, 03 Agustus 2025 | 18:36 WIB

Kriminalisasi Politik dan Hancurnya Supremasi Hukum di Era Jokowi

Kriminalisasi Politik dan Hancurnya Supremasi Hukum di Era Jokowi

News | Minggu, 03 Agustus 2025 | 18:18 WIB

Pukulan Telak untuk Jokowi? Ini Makna Amnesti Hasto dan Abolisi Tom

Pukulan Telak untuk Jokowi? Ini Makna Amnesti Hasto dan Abolisi Tom

News | Minggu, 03 Agustus 2025 | 18:00 WIB

Terkini

Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!

Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:37 WIB

Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli

Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:08 WIB

Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat

Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:07 WIB

Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan

Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:04 WIB

Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter

Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:04 WIB

Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor

Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:57 WIB

Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun

Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:49 WIB

Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?

Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:47 WIB

Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah

Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:40 WIB

BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar

BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:24 WIB