Infografis
Suara.com - Kongres ke-6 PDIP di Bali sudah selesai, jajaran pengurus pusat yang baru juga sudah diumumkan. Yang menarik, nama Hasto Kristiyanto tidak lagi mendapat posisi Sekjen.
Jabatan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP justru kini dirangkap oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Pengamat politik Trubus Rahadiansyah menilai keputusan itu sudah tepat. Alasannya, apabila dipaksakan, maka PDIP berpotensi akan tersandera usai Hasto Kristiyanto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
"PDIP sudah seharusnya melepas Hasto. Dan PDIP berpotensi akan tersandera," kata Trubus dalam keterangan tertulisnnya, Minggu (3/8/2025).
Lebih jauh Trubus mengungkapkan citra PDIP akan terguncang bila tetap mempertahankan Hasto menjadi Sekjen PDIP. Sebab amnesti hanya memberikan ampunan kepada terpidana, namun tidak mengugurkan status pidananya.
Trubus menjelaskan, hal itu sesuai dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang mengatakan amnesti yang diterima Hasto tidak menghilangkan perbuatan korupsi yang pernah dilakukan Sekjen PDIP tersebut.
Di mana Tanak menegaskan bahwa status Hasto yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak luntur meski telah menerima pemberian amnesti.
"Amnesti tidak menggugurkan pidana. Jadi menurut saya sudah layak diganti (Hasto), karena menjadi beban," ucap Trubus.
Diketahui, pada Kamis (31/7) malam DPR RI dan pemerintah menggelar rapat konsultasi membahas pertimbangan presiden terkait pemberian amnesti hingga abolisi. Di antaranya abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto.
Baca Juga: Pukulan Telak untuk Jokowi? Ini Makna Amnesti Hasto dan Abolisi Tom
Atas pemberian abolisi dan amnesti dari Presiden Prabowo itu, baik Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto kini bisa menghirup udara bebas.
