Infografis
Suara.com - Keputusan besar Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Tom Lembong dinilai bukan sekadar langkah hukum. Pendiri Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, secara blak-blakan menyebut ada 'barter politik' di balik kebijakan tersebut.
Menurutnya, langkah ini adalah manuver Prabowo untuk mengamankan dukungan politik di dalam negeri demi memperkuat posisinya di panggung internasional.
Syahganda menilai, hadiah amnesti untuk Hasto adalah barter agar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kadernya untuk mendukung penuh pemerintahan Prabowo.
“Ikut campurnya presiden dalam urusan hukum ya, memang dia punya hak, iya hak konstitusi, dia ikut campur karena harus ada barter,” kata Syahganda dalam siniar bersama Bambang Widjojanto, dikutip Senin (4/8/2025).
Menurutnya, dukungan dari partai seperti PSI saja tidak cukup. Prabowo membutuhkan kekuatan politik raksasa seperti PDIP untuk bisa leluasa bergerak di kancah global.
"Kalau dia dapat dukungan yang sangat besar, maka dia bisa melanjutkan politik internasional dia yang dia banyak keliling-keliling dunia ini," ujar Syahganda.
Lebih jauh, Syahganda menjelaskan alasan mengapa dukungan domestik yang kuat menjadi sangat krusial bagi Prabowo. Menurutnya, seorang pemimpin negara tidak akan dihormati di panggung dunia jika kondisi politik di dalam negerinya rapuh.
"Tidak mungkin seorang presiden di dunia itu disegani, walaupun bahasa Inggrisnya jago seperti Pak Prabowo, kalau dalam negerinya lama-lama keropos,” tutur Syahganda.
Selain barter dengan PDIP, Syahganda juga melihat adanya barter lain di balik abolisi untuk Tom Lembong. Menurutnya, langkah ini bisa jadi cara Prabowo untuk mendapatkan "ucapan terima kasih" dari kubu Anies Baswedan, mengingat Tom Lembong adalah mantan Co-Captain Timnas AMIN.
Baca Juga: Prabowo 'Takut' Trump? Pengamat Ungkap Alasan Indonesia 'Kalah' Soal Tarif Dagang AS
Kedua barter ini, menurutnya, adalah langkah strategis untuk mengonsolidasikan kekuatan politik Prabowo di awal masa pemerintahannya.
Sebelumnya, DPR RI pada Kamis (31/7/2025) telah resmi menyetujui permintaan Presiden Prabowo untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa seluruh fraksi telah memberikan pertimbangan dan persetujuan. Amnesti untuk Hasto bahkan diberikan secara kolektif bersama 1.115 orang terpidana lainnya.
