Mengapa Ambisi Prabowo Soal 100 Persen Energi Terbarukan Saja Tak Cukup? IESR Dorong Hal Ini

Suara.com - Pemerintah Indonesia menargetkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 108,7 GW pada 2060.

Ini sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

Presiden Prabowo Subianto bahkan menyebut Indonesia bisa mencapai 100 persen energi terbarukan dalam 10 tahun, dimulai dari desa-desa.

Namun, menurut lembaga riset Institute for Essential Services Reform (IESR), target ambisius ini tidak cukup hanya dengan pernyataan politik.

Untuk mencapainya, dibutuhkan ekosistem industri energi surya yang utuh dan strategi konkret yang melampaui rencana-rencana formal seperti RUPTL.

CEO IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya punya semua modal dasar, matahari yang berlimpah, tenaga kerja, hingga bahan baku seperti pasir kuarsa.

Tapi yang krusial masih kurang industri hulu seperti pabrik polisilikon, ingot, dan wafer belum ada.

Lebih dari 17 miliar ton pasir kuarsa tersebar di berbagai daerah Indonesia, tapi belum dimanfaatkan untuk membangun industri hulu panel surya.

Di saat yang sama, permintaan global terhadap teknologi surya terus naik, dan dunia mulai mencari rantai pasok alternatif selain China. Ini peluang besar bagi Indonesia, terutama karena letak geografis yang strategis untuk ekspor ke Asia dan Pasifik.

Menjawab hal itu, IESR bersama Institut Teknologi Indonesia (ITI) dan BRIN telah menyusun peta jalan untuk membangun industri fotovoltaik terintegrasi dari hulu ke hilir.

Ini mencakup strategi peningkatan permintaan lokal, produksi dalam negeri, sinkronisasi kebijakan, riset teknologi, hingga penciptaan lapangan kerja baru.

Sebenarnya, Indonesia sudah bisa memproduksi modul dan sel surya. Kapasitas produksi modul mencapai 10,6 GW dan sel surya 9,5 GW. Tapi karena permintaan lokal masih kecil, banyak pabrik belum beroperasi maksimal. Sementara di sisi lain, minat investasi di sektor ini cukup tinggi, terutama untuk produksi skala besar.

IESR menekankan pentingnya langkah-langkah konkret seperti membentuk konsorsium nasional, memberikan insentif fiskal dan non-fiskal, membenahi regulasi tarif dan pengadaan, serta mendorong kolaborasi riset dan transfer teknologi dari luar negeri. Proyek ekspor listrik seperti green corridor ke Singapura juga bisa jadi peluang strategis.

Indonesia punya potensi menjadi pemain utama dalam industri surya dunia. Tapi potensi ini hanya bisa diwujudkan jika ada tindakan nyata, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan penuh dari kebijakan pemerintah.

“Sekarang saatnya kita serius membangun industri PLTS nasional, bukan hanya bicara target,” tegas Alvin Putra, analis IESR.