Infografis
Suara.com - Kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen pada 2025 menuai gelombang kritik tajam dari masyarakat.
Kenaikan yang dinilai sangat drastis ini tak hanya menimbulkan gejolak di kalangan warga, tetapi juga memicu reaksi keras di media sosial, forum publik, hingga rencana aksi demonstrasi besar-besaran.
Di balik kebijakan kontroversial ini, publik kini menyoroti siapa sebenarnya sosok Sudewo, bupati yang kini jadi buah bibir di Jawa Tengah dan nasional.
Latar Belakang Kenaikan PBB yang Picu Kontroversi
Bupati Sudewo berdalih bahwa kenaikan PBB ini adalah langkah rasional setelah 14 tahun tanpa penyesuaian tarif.
Menurutnya, nilai PBB di Kabupaten Pati masih jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah tetangga seperti Jepara dan Rembang.
Sebagai gambaran, pendapatan PBB di Pati hanya mencapai Rp29 miliar, sementara Jepara Rp75 miliar dan Rembang Rp50 miliar.
Dana yang diperoleh dari kenaikan PBB ini, menurut Sudewo, akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, penanggulangan banjir, hingga perbaikan RSUD RAA Soewondo yang dinilainya memprihatinkan.
Namun, niat baik ini tak serta merta diterima publik, karena lonjakan tarif yang dinilai tidak manusiawi, bahkan dalam beberapa kasus melebihi 250%.
Baca Juga: Nyaris Adu Jotos! Video Bupati Pati Tantang Demonstran Usai Naikkan PBB 250 Persen, Warga Geram!
Reaksi Keras dan Protes Masyarakat
Masyarakat Pati menyampaikan ketidakpuasan mereka melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, posko pengaduan, hingga rencana aksi demonstrasi yang akan digelar pada 13 Agustus mendatang.
Tagihan PBB yang melonjak drastis membuat banyak warga merasa terbebani, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Bahkan, klaim Sudewo bahwa PBB tidak pernah naik selama 14 tahun juga dibantah oleh sebagian warga, yang menunjukkan bukti adanya kenaikan tarif sebelumnya, misalnya pada tahun 2022.
Situasi kian memanas saat video pernyataan Sudewo tersebar luas di media sosial.
Dalam video itu, dia menyatakan tidak gentar jika 50 ribu warga turun ke jalan untuk berdemonstrasi.
Kenaikan ini didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Meski disahkan oleh DPRD sebelumnya, publik menilai proses sosialisasi minim dan tidak transparan.
Menanggapi kritik, Sudewo menyatakan target awal PBB sebesar Rp73 miliar telah dikoreksi menjadi Rp65 miliar.
Menurutnya, kenaikan tidak sampai 200 persen. Namun, klarifikasi ini belum cukup meredam kegelisahan publik.
Profil Singkat Sudewo
Lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968, Sudewo adalah sosok dengan latar belakang teknik sipil.
Dia menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Sebelas Maret (UNS) pada 1993 dan meraih gelar magister teknik dari Universitas Diponegoro pada 2001.
Sudewo pernah bekerja di sektor konstruksi dan pemerintahan, serta sempat menjadi wiraswasta sebelum terjun ke politik.
Karier politiknya dimulai dari Partai Demokrat, kemudian bergabung dengan Partai Gerindra pada 2013.
Dia pernah menjabat sebagai anggota DPR-RI periode 2009–2013 dan kembali terpilih untuk periode 2019–2024.
Di Senayan, Sudewo duduk di Komisi X dan Komisi V, yang membidangi pendidikan dan infrastruktur.
Prestasi dan Kontroversi Sebagai Bupati
Terpilih sebagai Bupati Pati dengan perolehan suara 53,53 persen, Sudewo mematahkan mitos bahwa pemimpin Pati harus berasal dari utara Sungai Juwana.
Sejak menjabat, dia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan ambisius, namun juga menuai berbagai kontroversi.
Selain soal PBB, sejumlah kebijakan Sudewo juga menuai pro dan kontra di masyarakat.
Dia meningkatkan anggaran perbaikan jalan secara signifikan, dari sekitar Rp40 miliar menjadi Rp280 miliar demi mempercepat pembangunan infrastruktur.
Di sektor kesehatan, Sudewo mengganti Direktur RSUD RAA Soewondo dan melakukan perombakan sistem kepegawaian, termasuk menghapus tenaga honorer di rumah sakit tersebut.
Sebagian dari mereka diangkat menjadi karyawan tetap, sementara sisanya tidak lolos seleksi.
Tak hanya itu, dia juga menerapkan kebijakan sosial yang cukup ketat, seperti melarang penggunaan sound horeg di tempat umum dan menetapkan jam malam bagi pelajar.
Sudewo juga pernah menuai kritik setelah mengizinkan penampilan Trio Srigala di Pendopo Kabupaten, yang dianggap tak pantas oleh publik. Dia kemudian meminta maaf atas kejadian tersebut.
Kontributor : Chusnul Chotimah
