Infografis
- Ketua Umum PDIP, Megawati, menginstruksikan dapur umum Baguna terbuka bagi semua masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
- Arahan ini disampaikan pada seminar mitigasi bencana di Jakarta Timur pada Jumat, 19 Desember 2025.
- Megawati menekankan makanan yang disajikan harus hangat dan logistik bukan merupakan alat politik atau kampanye.
Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa aksi kemanusiaan partai tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat politik.
Ia menginstruksikan agar dapur umum milik Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP terbuka lebar bagi seluruh masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera tanpa terkecuali.
Hal itu disampaikan Megawati dalam arahannya pada seminar “Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban” yang diselenggarakan oleh Baguna PDIP di Jakarta International Equestrian Park, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
Ia menekankan bahwa operasional dapur umum harus menjadi prosedur standar yang otomatis dilakukan setiap kali tim Baguna turun ke wilayah bencana.
"Di Baguna ini kan saya buat dapur umum. Jadi tidak ada perintah lagi, begitu Baguna turun, mereka harus segera buka dapur umum," kata Megawati.
Mengingat kondisi cuaca ekstrem yang memicu banjir dan suhu dingin di lokasi bencana, Megawati memberikan perhatian khusus pada kualitas konsumsi yang diberikan kepada pengungsi.
Ia meminta tim di lapangan memastikan makanan yang disajikan adalah makanan hangat dan layak konsumsi.
"Pada waktu seperti sekarang, dapur umumnya harus menyediakan masakan yang hangat. Bukan masakan 'basah' dalam arti sebenarnya, tapi karena suasananya yang basah (hujan/banjir), maka makanan hangat sangat dibutuhkan," jelas Presiden ke-5 RI tersebut.
Lebih lanjut, Megawati yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan para kadernya bahwa bantuan logistik dan pangan bukanlah alat politik.
Baca Juga: Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
Ia melarang keras adanya pembedaan perlakuan terhadap korban bencana berdasarkan pilihan politik atau keanggotaan partai. Menurutnya, dapur umum tidak boleh dijadikan alat kampanye.
"Dapur umum itu tidak hanya untuk orang-orang partai, tidak. Siapa pun yang terkena dampak, siapa pun yang butuh makan, dipersilakan untuk makan di tempat kami. Ini tidak ada urusan partai, ini adalah murni urusan kemanusiaan," pungkasnya.
