Infografis
Suara.com - Kericuhan pecah di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Selasa (5/8/2025), setelah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengangkut paksa donasi air mineral yang dikumpulkan warga.
Insiden ini menambah panas situasi menjelang aksi demonstrasi besar-besaran yang direncanakan untuk menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai 250 persen.
Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @andreli_48, terlihat sejumlah warga terlibat adu mulut dan aksi saling dorong dengan aparat Satpol PP. Tampak seorang pria berkaus hitam dengan lantang memprotes tindakan petugas yang memuat kardus-kardus air mineral ke atas truk.
"Keributan pecah dan tidak bisa dibendung," tulis keterangan dalam video yang beredar.
Aksi pengumpulan donasi ini merupakan bentuk solidaritas warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, sebagai persiapan logistik untuk unjuk rasa yang rencananya akan digelar pada 13 Agustus 2025.
Namun, pihak Pemkab Pati, melalui Plt Sekda Riyoso, mengklarifikasi bahwa penertiban dilakukan karena area tersebut akan digunakan untuk rangkaian acara Hari Jadi Kabupaten Pati dan untuk mencegah potensi bentrok.
"Bukan melarang demo, tapi demi keteraturan tempat dan waktu,” ujar Riyoso, Selasa (5/8/2025).
Pemicu Protes: Kenaikan PBB 250% dan Pernyataan Kontroversial Bupati
![Tangkapan layar video ricuh masyarakat dengan Bupati Pati. [Instagram]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/08/05/84104-ricuh-bupati-pati.jpg)
Gelombang protes ini dipicu oleh keputusan Bupati Pati, Sudewo, yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250% untuk tahun 2025. Kebijakan ini sontak mengejutkan warga dan dinilai sangat memberatkan, terutama karena minimnya sosialisasi.
Baca Juga: Heboh Goyang Atraksi 3 Srigala di Pendopo, Sang Bupati Minta Maaf: Tidak Pantas
Pemkab Pati berdalih, kenaikan ini diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendanai pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan revitalisasi RSUD.
Sudewo menyebut bahwa PBB di Pati tidak pernah mengalami penyesuaian selama 14 tahun terakhir dan jauh tertinggal dibandingkan kabupaten tetangga seperti Jepara, Kudus, dan Rembang.
"Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," ujar Sudewo dikutip dari laman Humas Pati.
Situasi semakin memanas setelah sebuah video pernyataan Bupati Sudewo viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia terkesan menantang rencana aksi unjuk rasa warga.
"Bupati Pati Disebut Naikkan Pajak 250%, menantang 50.000 demonstran videonya viral di media sosial, menunjukkan ketegasannya untuk tidak mengubah keputusan meskipun ada penolakan," tulis akun @andreli_48 dalam unggahannya.
Pernyataan yang dinilai arogan ini justru menyulut kemarahan publik lebih luas dan memicu rencana pengerahan massa yang lebih besar. Gerakan Pati Bersatu bahkan telah secara resmi melayangkan surat izin untuk menggelar aksi dengan target 50.000 massa.
