Infografis
Suara.com - Proyek raksasa penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang digadang-gadang menjadi kado istimewa pada HUT ke-80 RI, kini menghadapi ganjalan serius.
Istana Kepresidenan memberi sinyal kuat bahwa peluncuran mahakarya yang ditargetkan pada Agustus 2025 tersebut kemungkinan besar akan ditunda.
Sinyal kemunduran jadwal ini datang langsung dari Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang mengonfirmasi bahwa rencana peluncuran pada bulan kemerdekaan kini diragukan.
"Ada kemungkinan mundur," kata Prasetyo singkat namun signifikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8/2025). Ia kembali menegaskan, "Belum, belum (diperkenalkan pada Agustus)."
Kabar ini sontak menjadi antitesis dari optimisme yang selama ini digaungkan oleh Fadli Zon. Sebelumnya, Fadli dengan penuh percaya diri menargetkan buku sejarah versi terbaru itu akan rampung tepat waktu.
“Sekarang baru dalam proses, yang menuliskan ini para sejarawan. Tahun ini (rencananya diluncurkan, red.), (saat) 80 tahun Indonesia merdeka,” kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (5/5/2025).
Keyakinan Fadli didasarkan pada kekuatan tim yang ia kumpulkan. "Proyek penulisan sejarah itu dikerjakan oleh lebih dari 100 ahli sejarah dari berbagai universitas di Indonesia," ujarnya.
Ia berjanji, proses revisi, penambahan, dan pelurusan akan didasarkan pada kajian para ahli dan buku-buku sejarah yang sudah ada sebelumnya.
Namun, proyek prestisius ini bukannya tanpa kontroversi. Sejak awal digulirkan, niat Fadli Zon untuk "meluruskan" beberapa bagian krusial dalam sejarah Indonesia menuai polemik tajam di kalangan akademisi dan publik.
Baca Juga: Sejarah Futsal, Saat Olahraga Bisa Bawa Harapan dan Ubah Masa Depan
Sorotan utama tertuju pada narasi seputar peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S).
Fadli, yang dikenal vokal mengkritik versi sejarah Orde Baru yang dianggapnya monolitik, dipandang berpotensi membuka kembali perdebatan sengit seputar tragedi kemanusiaan tersebut.
Banyak pihak khawatir, upaya "pelurusan" ini sarat dengan muatan politis dan berisiko menjadi ajang revisi sejarah untuk kepentingan agenda tertentu, alih-alih menjadi sebuah pencerahan akademis.
Kritik yang beredar menyebutkan bahwa penulisan ulang narasi sensitif seperti G30S, peran Soeharto, dan isu komunisme memerlukan kehati-hatian luar biasa dan konsensus yang luas, bukan sekadar keputusan segelintir ahli yang ditunjuk pemerintah. Kekhawatiran ini membayangi klaim Fadli Zon bahwa timnya diisi oleh sosok-sosok terbaik.
“Para penulis tersebut punya kepakaran di bidang masing-masing sesuai tema dan periodisasi sejarah yang diangkat,” ujar Menbud dalam sebuah webinar diskusi draf penulisan buku sejarah Indonesia yang dipantau dari Jakarta, Senin (4/8/2025).
Fadli berdalih bahwa para sejarawan yang terlibat justru telah memperluas cakrawala historiografi nasional dengan temuan baru.
"Baik berupa fakta, reinterpretasi, kritis maupun konstruksi teoritik yang memperkaya pemahaman terhadap masa lalu bangsa Indonesia," tambahnya.
