Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat untuk mendata kembali hunian yang rusak guna mempercepat pemulihan pascabencana. Mendagri menekankan agar pendataan dilakukan secara by name by address terhadap rumah rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga rumah yang hilang. Data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya.
“Pemerintah bekerja cepat di bawah perintah Bapak Prabowo. Kita semua bergerak, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, semua bekerja. Dan sebetulnya masih dalam keadaan tanggap darurat,” ujar Mendagri pada acara groundbreaking (peletakan batu pertama) Pembangunan 103 Rumah untuk Rakyat Korban Bencana di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut), Minggu (21/12/2025).
Berdasarkan pantauan di lapangan, Mendagri menilai proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Utara secara umum berlangsung cepat. Sejumlah akses jalan yang sempat tertutup kini telah kembali terbuka, begitu pula dengan sistem kelistrikan yang berangsur pulih.
Mendagri membeberkan, bencana yang melanda wilayah tersebut didominasi oleh tanah longsor. Kondisi ini mengakibatkan banyak hunian masyarakat rusak hingga hilang, serta menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, Mendagri meminta kepastian rekapitulasi data yang mutakhir agar penanganan dapat dilakukan secara optimal.
“Nah, rusak ringan dan sedang saya minta memang kepada Pak Bupati agar segera direkap by name by address, nama-nama dan lain-lainnya. Supaya enggak salah. Nanti agar direkap, ... diserahkan kepada provinsi,” imbuh Mendagri.
Mendagri menjelaskan, masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan ringan hingga sedang akan diusulkan untuk menerima bantuan biaya renovasi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan, sekaligus mengurangi kepadatan di lokasi pengungsian.
“Nah, yang rumah yang berat dan hilang, itu akan didukung penuh oleh pemerintah. Untuk pembangunannya apakah dibangunkan di tempat itu juga? Kalau dianggap rawan, direlokasi,” jelas Mendagri.
Sesuai arahan Presiden Prabowo, lanjut Mendagri, relokasi akan memanfaatkan tanah milik pemerintah, baik pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia memastikan proses pemulihan akan dilakukan secepat mungkin untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Di sisi lain, Mendagri juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, dalam mempercepat pemulihan melalui pembangunan hunian tetap di sejumlah daerah.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Lumbantoruan, serta para pihak terkait lainnya. ***
TERPOPULER
