REGIONAL:
Suara.com - Mendagri Tito Karnavian mengonfirmasi akan segera melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kebijakan kenaikan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen yang diterapkan Bupati Pati, Sudewo.
Tito telah menginstruksikan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemdagri untuk terjun langsung ke lapangan dan menginvestigasi dasar hukum serta alasan di balik lonjakan pajak yang drastis tersebut.
"Oh itu lagi kita cek. Saya sudah perintahkan Itjen untuk mengecek, itu saja dasarnya apa," kata Tito di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Saat ditanya apakah peraturan daerah (perda) mengenai kenaikan PBB tersebut sudah dikonsultasikan dengan Kemendagri, Tito mengaku baru mengetahui isu ini dari pemberitaan media.
"Saya akan cek. Saya tahu dari media makanya akan kita cek," ujar Tito.
Kebijakan ini sebelumnya membuat Bupati Pati, Sudewo, menjadi sorotan tajam di media sosial.
Namanya viral di berbagai platform, dari TikTok hingga Twitter, setelah mengumumkan kenaikan PBB-P2 untuk tahun 2025 dalam rapat intensifikasi bersama para camat dan anggota Pasopati di Kantor Bupati Pati.
Menurut penjelasan di laman resmi Humas Kabupaten Pati, kebijakan ini diambil untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur vital dan peningkatan kualitas layanan publik.
Sudewo menyoroti fakta bahwa PBB di wilayahnya tidak mengalami penyesuaian selama 14 tahun terakhir.
"Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," ujar Sudewo dikutip Senin (5/8/2025).
Ia juga membandingkan penerimaan PBB Pati dengan kabupaten tetangga yang dinilai jauh lebih tinggi.
"PBB Kabupaten Pati hanya sebesar 29 Miliar, di Kabupaten Jepara 75 miliar. Padahal, Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Jepara."
"Kabupaten Rembang itu 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Rembang. Kabupaten Kudus 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Kudus," tambahnya.
Dana dari kenaikan pajak ini, klaim Sudewo, sangat dibutuhkan untuk membiayai proyek-proyek besar.
"Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini," klaim Sudewo.
Gelombang Protes dan Minimnya Sosialisasi
Langkah pemerintah ini sontak menuai reaksi keras dari masyarakat.
Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Pati bahkan telah membuka posko pengaduan online untuk menampung keluhan warga yang merasa dirugikan.
"Posko ini menjadi kanal alternatif yang dapat diakses publik melalui tautan resmi: https://bit.ly/PoskoAduanPBBP2PATI dengan tujuan utama menginventarisasi keberatan masyarakat dan menyusun strategi advokasi yang komprehensif," kata Ketua IKA PMII Pati, Ahmad Jukari, seperti dilaporkan Antara pada 22 Mei 2025.
Menurutnya, banyak warga yang terkejut dan merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Minimnya sosialisasi menjadi keluhan utama di lapangan.
"Banyak warga yang masih bingung dan merasa tidak tahu-menahu soal kebijakan kenaikan PBB ini. Bahkan, sebagian sudah menerima lembar tagihan pajak (tumpi) dengan nominal jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.
Tantang 50.000 Demonstran
Di tengah memanasnya suhu protes, sebuah video singkat yang menampilkan pernyataan tegas Bupati Sudewo tersebar luas.
Dalam rekaman tersebut, ia secara terbuka menyatakan tidak akan gentar dan tidak akan menarik kembali keputusannya, bahkan jika dihadapi dengan demonstrasi skala besar.
"Siapa yang akan melakukan penolakan? silahkan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50 ribu orang suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan," ucap Sudewo dalam video tersebut.
TERPOPULER
