REGIONAL:
Suara.com - Bagi warga yang tinggal di Depok dan Bekasi, biaya perjalanan sehari-hari menjadi beban yang signifikan.
Analis kebijakan transportasi dari FAKTA Indonesia, Azas Tigor Nainggolan, menyoroti bahwa kedua kota penyangga ini menduduki peringkat teratas dengan biaya transportasi umum termahal di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Pengeluaran untuk transportasi di dua kota ini bahkan melampaui Rp1 juta per bulan, sebuah angka yang jauh dari ideal.
"Warga kedua wilayah ini sekarang menempati kota paling mahal mengeluarkan menggunakan uang pendapatan untuk bertransportasi umum. Idealnya biaya transportasi 10 persen persentase dari biaya hidup," ujar Tigor melalui pesan elektroniknya di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Pernyataan ini diperkuat oleh data terbaru dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dirilis pada Juli dan Agustus 2025.
Data tersebut menunjukkan bahwa warga Bekasi rata-rata mengeluarkan Rp1,9 juta per bulan (14,02% dari biaya hidup), sementara warga Depok harus merogoh kocek sebesar Rp1,8 juta per bulan, yang setara dengan 16,32% dari total pengeluaran mereka.
Angka ini menempatkan Depok sebagai kota dengan persentase biaya transportasi tertinggi di Indonesia.
Sebagai perbandingan, warga di wilayah penyangga lainnya seperti Bogor dan Tangerang, serta di Jakarta sendiri, mengeluarkan biaya yang lebih rendah.
Tingginya biaya transportasi di Bekasi dan Depok, menurut Tigor, disebabkan oleh sulitnya akses terhadap angkutan umum massal.
Keterbatasan ini memaksa warga untuk bergantung pada moda transportasi tambahan yang lebih mahal.
"Warga harus menggunakan transportasi tambahan seperti transportasi daring untuk perjalanan dari rumah ke stasiun atau terminal angkutan umum massal (first miles) dan dari perhentian di stasiun atau terminal menuju tujuan akhir (last miles)," kata dia.
Masalah "first mile dan last mile" ini juga diakui oleh Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub, Mohammad Risal Wasal.
Ia menjelaskan bahwa meskipun tarif KRL terjangkau, biaya tambahan seperti ojek online yang bisa mencapai Rp 25.000 dan parkir Rp 10.000 menjadi penyebab membengkaknya pengeluaran.
Untuk mengatasi masalah ini, Tigor mendesak pemerintah daerah di Bodetabek untuk proaktif mengembangkan layanan transportasi di dalam wilayahnya masing-masing.
Langkah ini diharapkan dapat memudahkan warga mengakses layanan transportasi massal yang konektivitasnya telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Dengan begitu, bisa menurunkan biaya bertransportasi umum lebih murah," kata dia.
Sementara itu, Jakarta terus berupaya membenahi sistem transportasinya. Pengembangan layanan transportasi massal yang terintegrasi, seperti Transjakarta, MRT, dan LRT, serta penyediaan layanan Transjabodetabek dari wilayah penyangga, dinilai berhasil mendorong lebih banyak warga untuk beralih ke transportasi umum.
"Walau penambahan layanan terintegrasi sudah dilakukan, pengguna KRL Jabodetabek tetap penuh. Berarti upaya ini berhasil mengajak dan menambah angka warga menggunakan transportasi umum massal ke dan di Jakarta," ujar Tigor.
Upaya Pemprov DKI Jakarta ini tampaknya membuahkan hasil. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa tingkat kemacetan di Jakarta telah menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Berdasarkan data TomTom Traffic Index, Jakarta berhasil keluar dari 10 besar kota termacet di dunia dan kini berada di peringkat 90, bahkan lebih baik dari New York.
"Kemudahan layanan transportasi umum dan terintegrasi dan membuat warga Jakarta tidak mudah menggunakan kendaraan pribadinya membuat kemacetan Jakarta berkurang," tambah Tigor, menyimpulkan dampak positif dari kebijakan transportasi yang komprehensif. (Antara)
TERPOPULER