REGIONAL:
Suara.com - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti dan abolisi di awal masa jabatannya tidak hanya keputusan hukum biasa, melainkan sebuah strategi dalam ‘permainan catur’ politik melawan pendahulunya, Joko Widodo.
Analisis ini disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, yang melihat adanya persaingan pengaruh di balik aliansi keduanya.
"Saya kira bacaannya adalah Jokowi dan Prabowo ini selalu main catur, sebagai pihak yang berhadapan." ungkap Refly dikutip dari kanal YouTube-nya, Jumat (8/8/2025).
Kemudian Refly menjelaskan bagaimana permainan ini dimulai, dengan Jokowi yang telah menempatkan bidak-bidaknya sebelum lengser.
Salah satu langkah utamanya adalah proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ada spekulasi bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk memindahkan pusat kekuasaan fisik Prabowo ke Kalimantan, sedangkan pengaruh di pusat ekonomi dan politik lama, Jakarta, akan dipegang oleh Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
"Dia (Jokowi) berharap kalau IKN pindah, maka Prabowo akan ke sana sementara wakil presiden di sini (Jakarta)." ujar Refly, mengacu pada peran Gibran sebagai Ketua aglomerasi, yang kemudian hal tersebut diberhentikan oleh Prabowo dengan membatalkan adanya perpindahan.
Prabowo yang kini menjadi pemegang kekuasaan, kemudian mulai melancarkan langkah balasannya. Kebijakan amnesti untuk Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Tom Lembong dipandang sebagai strategi Prabowo dalam ‘permainan papan catur’.
Langkah tersebut adalah sinyal untuk merangkul kekuatan politik baru dan mengimbangi pengaruh Jokowi.
Dengan membuka pintu untuk PDI Perjuangan melalui amnesti Hasto, Prabowo dinilai sedang berusaha membangun koalisi yang tidak sepenuhnya bergantung pada Jokowi.
"Kalau dia mau menendang Jokowi dan anasir-anasirnya, dia nggak mau biarkan PDIP di luar juga. Dia harus masukkan PDIP." ujar Refly, saat memaparkan analisisnya.
Selanjutnya, abolisi untuk Tom Lembong dilihat sebagai cara ‘menaklukan’ kubu oposisi Anies Baswedan, sekaligus menenangkan investor internasional.
Langkah ini dianggap sebagai jaminan kepastian hukum yang sangat penting di tengah kondisi ekonomi yang dinilai kacau dan untuk mencegah risiko terjadinya capital flight.
Prabowo juga secara perlahan mulai mengambil alih kendali institusi. Refly menyebut bahwa Kejaksaan kini tampak berada di bawah kendali Prabowo, meskipun KPK dan Kepolisian masih dianggap loyal kepada Jokowi.
Refly bahkan percaya bahwa Prabowo tidak berniat melanjutkan proyek IKN secara penuh dan tidak akan pernah memindahkan ibu kota, sebuah langkah yang secara langsung mematahkan legasi utama Jokowi.
TERPOPULER
