Infografis
Suara.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti kini menjadi sorotan publik. Setelah BPS merilis data pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2025 yang melampaui prediksi banyak ekonom, pertanyaan tentang kredibilitas data dan sosok di balik lembaga tersebut mencuat.
Di tengah pusaran perdebatan ini, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Amalia menjadi perhatian.
Berdasarkan laporan di situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Amalia telah melaporkan total hartanya sebanyak 10 kali sejak ia berkarier di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
Perjalanan Harta Amalia: Dari Rp8,5 Miliar hingga Tembus Rp21 Miliar
Perjalanan kekayaan Amalia menunjukkan kenaikan signifikan selama menjabat di berbagai posisi strategis.
Pada tahun 2013, saat menjabat Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Bappenas total hartanya tercatat sebesar Rp8,52 miliar.
Angka ini terus merangkak naik hingga mencapai Rp10,22 miliar pada 2018 ketika ia menjabat Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembangunan Bappenas.
Kenaikan paling tajam terjadi saat Amalia menjadi Deputi Bidang Ekonomi BPS Kekayaannya melonjak dari Rp16,58 miliar pada 2020 hingga menyentuh Rp21,19 miliar pada 2023.
LHKPN terakhir yang dilaporkan Amalia adalah pada 23 Maret 2025, dengan total kekayaan Rp21.183.230.671.
Baca Juga: Data BPS Diragukan, CELIOS Kirim Surat Investigasi ke PBB, Ada Indikasi 'Permainan Angka'?
Rincian Harta: Tanah, Mobil Mewah, dan Kas Miliaran Rupiah
Dalam LHKPN terbarunya, kekayaan Amalia terbagi menjadi beberapa pos utama:
- Tanah dan Bangunan: Senilai Rp11,25 miliar, yang terdiri dari tiga bidang properti di Jakarta Selatan dan Bogor.
- Alat Transportasi: Senilai Rp800 juta, mencakup sebuah Toyota Alphard (2020) senilai Rp600 juta dan Honda WRV (2023) senilai Rp200 juta, yang disebut sebagai hasil hibah tanpa akta.
- Kas dan Setara Kas: Mencapai Rp9,10 miliar.
Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) secara resmi telah mengirimkan surat permintaan investigasi kepada Badan Statistik PBB, United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission.
Surat ini dilayangkan karena data pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% year-on-year dinilai CELIOS memiliki indikasi perbedaan dengan kondisi riil perekonomian Indonesia di lapangan.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini menjadi rujukan penting bagi berbagai pihak. "Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025 yang sebesar 5,12% year-on-year," kata Bhima dalam keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).
Salah satu anomali paling mencolok yang disoroti CELIOS adalah data pertumbuhan sektor industri pengolahan yang mencapai 5,68% yoy. Padahal, menurut Bhima, pada periode yang sama, Indeks Manufaktur (PMI) justru tercatat kontraksi.
