Infografis
Suara.com - Beredar di media sosial sebuah unggahan berjudul tautan bantuan bibit ayam dari pemerintah yang mengklaim adanya program tahun anggaran 2025 untuk membagikan bibit ayam gratis kepada masyarakat Indonesia.
Unggahan di akun Facebook bernama “Bantuan Bibit Ayam” itu disertai narasi ajakan untuk mengklik tautan pendaftaran yang disebut tersedia di bio profil atau link yang dibagikan.
Lantas, benarkah tautan tersebut?
Berdasarkan hasil pemeriksaan tim Cek Fakta TurnBackHoax, informasi tersebut tidak benar. Dari penelusuran, situs resmi Kementerian Pertanian melalui laman https://psp.pertanian.go.id/ tidak menemukan adanya informasi terkait program bantuan bibit ayam gratis seperti yang diklaim.
![Hoaks tautan bantuan bibit ayam dari pemerintah. [Dok. Istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/08/09/88752-hoaks.jpg)
Pencarian juga dilakukan di media sosial resmi Kementerian Pertanian RI, dan ditemukan unggahan pada 24 Juli 2025 yang menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.
Dalam unggahan itu, pihak Kementerian mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa informasi dari situs dan akun media sosial resmi sebelum mempercayai atau membagikannya.
Fakta lain yang terungkap, tautan yang dibagikan dalam unggahan tautan bantuan bibit ayam dari pemerintah ternyata tidak mengarah ke situs resmi Kementerian Pertanian.
Justru, tautan tersebut mengarah ke halaman pendaftaran lowongan kerja yang terindikasi sebagai situs phishing, berpotensi mencuri data pribadi pengunjung.
Menurut Kementerian Pertanian, modus seperti ini sering digunakan pelaku penipuan dengan menyamarkan diri seolah-olah merupakan program bantuan resmi, termasuk dengan memanfaatkan foto, logo, atau nama instansi pemerintah.
Kesimpulan
Unggahan di akun Facebook bernama “Bantuan Bibit Ayam” itu adalah berita hoaks. Jenis konten tersebut dikategorikan sebagai “konten tiruan” atau impostor content.
Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati terhadap setiap tautan yang menawarkan bantuan atau hadiah, terutama jika mengharuskan mengisi data pribadi atau mengklik situs yang tidak resmi.
Untuk mengecek kebenaran sebuah program, publik dapat langsung mengakses website resmi kementerian atau menghubungi nomor layanan pengaduan yang tersedia.
