Goris menyoroti persepsi publik terhadap kedua kasus yang menjerat Tom Lembong dan Hasto, yang sejak awal sudah dianggap kontroversial.
"Karena dari kasus Tom Lembong sebagaimana mengemuka dari proses persidangan tidak ditemukan 'pikiran bersalah' atau 'niat jahat' (mens rea) dan dari kasus Hasto Kristianto terdapat pandangan bagaimana mungkin seorang Sekjen menyuap Komisioner KPU untuk kepentingan kadernya Harun Masiku duduk di DPR dan tidak merugikan keuangan negara," papar Goris.
Persepsi bahwa kedua kasus ini "dipaksakan" demi tujuan politik tertentu sudah meluas di masyarakat. Ketika proses hukum yang dianggap janggal itu kemudian dihentikan bukan melalui pembuktian di pengadilan, melainkan melalui intervensi politik dari Presiden dan DPR, maka citra penegakan hukum di Indonesia bisa semakin terpuruk.
Goris menutup analisisnya dengan sebuah peringatan tajam yang menggugah. "Peradilan yang dianggap 'dipaksakan' ini membuat citra buruk penegakan hukum." tutupnya.
Kontributor : Egi Abdul Mugni
