Suara.com - Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem di Makassar melahirkan sederet catatan strategis yang menjadi sinyal keras bagi peta politik Indonesia ke depan. Dengan manuver tajam, NasDem memposisikan diri sebagai "sahabat kritis" pemerintah, melontarkan kritik pedas pada isu konstitusi sambil berkomitmen total mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Berdasar sederet catatan kritis hasil rakernas, Partai besutan Surya Paloh ini secara lantang menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/2024, dan tanpa ragu melabelinya sebagai ultra vires atau tindakan yang melampaui kewenangan.
"NasDem menegaskan komitmen menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi," bunyi salah satu poin rekomendasi Rakernas. Sikap ini adalah pesan tegas bahwa perubahan norma konstitusi adalah domain absolut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bukan lembaga yudikatif.
Selain itu, NasDem mendesak DPR untuk segera membuka dialog konstitusional yang melibatkan MPR dan Presiden. Ini adalah sebuah gebrakan untuk memastikan semua lembaga negara kembali tunduk pada rel UUD 1945.
Meski memberikan catatan kritis hasil rakesnas, NasDem memastikan posisinya tidak berubah: tetap berada dalam barisan pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, dukungan ini tidak buta. Partai ini menegaskan akan menjaga kemandirian berpikir, siap memberi solusi alternatif bagi kebijakan yang dinilai belum optimal.
"Dengan menjadi pendukung pemerintah secara totalitas, kami berharap menjadi sahabat pemerintah," ujar Wasekjen Partai NasDem, Dedy Ramanta dikutip pada Senin(11/8/2025).
Berdasar hasil rakernas. NasDem berkomitmen mempercepat pengesahan dua RUU yang selama ini dinanti publik,
- RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA): Sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak komunitas adat.
- RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT): Untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi kelompok pekerja yang rentan.
Visi Ekonomi Berdaulat dan Target Ambisius Pemilu 2029
Baca Juga: Jenderal Tandyo Budi Revita: Perjalanan Tiga Dekade Menuju Puncak Pimpinan TNI
Di ranah ekonomi, NasDem tidak main-main. Visi kedaulatan ekonomi berbasis potensi lokal menjadi kompas utama. Partai ini menargetkan penguatan UMKM, ekonomi kreatif, kemandirian pangan, hingga transisi ke energi terbarukan. Isu krusial seperti revisi UU Hubungan Keuangan Pusat-Daerah terkait Dana Bagi Hasil juga menjadi perhatian serius untuk mewujudkan keadilan anggaran.
Semua manuver dan rencana strategis ini bermuara pada satu target besar yang tidak ditutup-tutupi.
"Ringkasan umumnya yakni agar target NasDem masuk dalam posisi 3 besar pada pemilu 2029 bisa tercapai," unngkapnya.
