Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menegaskan bahwa posisi politik partainya di Pemerintahan Prabowo Subianto bukan sebagai oposisi maupun bagian dari koalisi.
Ia menegaskan bahwa posisi politik partainya mengambil peran sebagai penyeimbang.
Puan menggarisbawahi bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, dikotomi sederhana antara koalisi dan oposisi sesungguhnya tidak relevan.
"Dalam pemerintahan presidensial itu tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi, coba dibaca dulu aturannya," kata Puan saat menjawab pertanyaan media di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Menurutnya, peran sebagai penyeimbang, seperti yang telah diamanatkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, memiliki dua sisi yang berjalan simultan.
Pada satu sisi, PDIP berkomitmen penuh untuk menyukseskan semua kebijakan dan program pemerintah yang jelas berpihak pada kepentingan rakyat.
"Artinya, posisi penyeimbang seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri), kami mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua program yang untuk kepentingan rakyat Indonesia," jelasnya.
Namun, di sisi lain, Puan memastikan partainya tidak akan segan menjadi suara kritis yang lantang jika menemukan ada kebijakan yang melenceng dari tujuan kerakyatan tersebut.
"Kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak," tegasnya.
Baca Juga: Puan Maharani Cuek PDIP 'Ditinggal' 3 Kader ke PSI, Begini Katanya
"Artinya, posisinya jika kemudian program-program tersebut tidak sesuai, kami akan meluruskan dan kami boleh berbicara dalam arti jangan sampai kemudian program itu belok-belok dan tidak untuk seluruh rakyat Indonesia," sambungnya.
Untuk memperkuat posisi strategis sebagai kekuatan penyeimbang dari luar pemerintahan, Puan Maharani juga mengonfirmasi bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun kader PDIP yang menduduki jabatan di dalam kabinet.
"Dan sampai saat ini tidak ada orang di dalam atau kader PDI Perjuangan yang masuk dalam kabinet," katanya.
Sebelumnya, Pengamat politik Adi Prayitno menyebut bahwa pola serupa pernah dilakukan Partai Demokrat usai Pemilu 2014 saat Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenangkan kontestasi melawan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
“Penyeimbang politik saya kira bukan hanya dimainkan oleh PDIP hari-hari ini. Dulu Partai Demokrat juga pernah mengambil sikap serupa,” kata Adi dalam kanal YouTube pribadinya, dikutip Selasa (5/8/2025).
Ia mengingatkan bahwa saat itu terjadi pembelahan tajam antara dua kubu besar, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung Prabowo, dan Koalisi Indonesia Hebat yang berada di barisan Jokowi.
Namun di tengah ketegangan tersebut, Partai Demokrat mengambil jalur berbeda.
“Setelah urusan Pilpres selesai, Demokrat tidak masuk ke blok Prabowo, juga tidak ke kubu Jokowi. Mereka menegaskan diri sebagai partai penyeimbang,” ujarnya.
Menurut Adi, definisi partai penyeimbang ala Demokrat kala itu mencakup empat sikap politik utama.
Pertama, seluruh kepala daerah dari Demokrat diminta tegak lurus mendukung dan bersinergi dengan pemerintah pusat.
Kedua, Demokrat menjaga jarak dari polarisasi politik yang ekstrem di Senayan.
"Dan yang ketiga, penjelasan partai penyimbang Partai Demokrat itu akan mendukung penuh setiap keputusan-keputusan politik strategis yang dikeluarkan oleh Jokowi dan Yusuf Kalla. Tapi yang keempat, bersedia mengkritik jika ada kebijakan Jokowi dan Pak JK yang dinilai kontroversial dan tidak pro dengan rakyat," tuturnya.
Ia melihat pola ini kini direplikasi oleh PDIP setelah kalah dalam Pilpres 2024.
Meski secara formal berada di luar pemerintahan, PDIP tetap memberikan dukungan pada berbagai kebijakan utama Presiden Prabowo Subianto, seperti program makan bergizi gratis, revisi UU TNI, hingga kenaikan PPN.
“Agak mirip sebenarnya pilihan politik penyeimbang ala PDIP hari ini,” kata Adi.
Sikap itu, menurutnya, menjadi bagian dari karakter politik moderat yang jamak ditemui dalam demokrasi di Indonesia, di mana batas antara oposisi dan koalisi kerap kabur.
“Di Indonesia itu, hari ini teman, besok bisa jadi lawan. Hari ini lawan, besok bisa jadi teman. Politik kita adalah politik wasathiyah, politik jalan tengah,” ujarnya.
