Infografis
Suara.com - Panggung politik nasional jelang perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-80 diprediksi memanas.
Sebuah analisis tajam menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan besar tidak akan menghadiri upacara 17 Agustus demi menghindari pertemuan krusial dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Ketidakhadiran Jokowi, jika benar terjadi, disebut bukan sekadar urusan seremonial.
Hal ini diyakini sebagai sinyal kuat meredupnya pengaruh sang presiden di tengah konsolidasi kekuasaan yang dimainkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Analisis ini diungkapkan oleh Analis Politik & Militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting.
Menurutnya, pertemuan dengan Megawati dalam panggung sepenting upacara kenegaraan bisa membuat posisi tawar politik Jokowi semakin lemah atau "tenggelam".
"Diduga Megawati akan hadir pada perayaan 17 Agustus, sementara Jokowi kemungkinan tidak hadir untuk menghindari pertemuan dengan Megawati, yang akan membuat Jokowi semakin tenggelam," ujar Selamat Ginting dalam analisisnya di podcast Forum Keadilan TV dikutip dari YouTube pada Selasa (12/8/2025).
Spekulasi ini menguat seiring dengan langkah-langkah politik strategis yang diambil Prabowo Subianto.
Salah satu yang paling disorot adalah pemberian amnesti dan abolisi kepada ribuan orang, termasuk sejumlah tokoh yang selama ini dikenal berseberangan dengan pemerintahan Jokowi.
Baca Juga: Prabowo Dinilai Tiru Gaya Jokowi: Beda Kata dan Perbuatan
Bagi Ginting, langkah tersebut adalah sebuah manuver politik cerdas dari Prabowo.
Tujuannya jelas: merangkul kembali PDI Perjuangan dan kelompok-kelompok yang sebelumnya berada di barisan oposisi, sekaligus mengirim pesan tegas kepada Jokowi.
Langkah rekonsiliasi Prabowo ini seolah menjadi antitesis dari gaya kepemimpinan Jokowi.
![Selamat Ginting - Analis Politik & Militer Universitas Nasional di Podcast Forum Keadilan TV. [YouTube]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/08/12/62257-selamat-ginting.jpg)
Prabowo dinilai ingin menunjukkan bahwa eranya akan berbeda, lebih akomodatif terhadap perbedaan pandangan politik.
"Prabowo ingin menunjukkan bahwa ia berbeda dengan Jokowi yang kerap memenjarakan lawan politiknya," kata Ginting.
Dugaan pergeseran kiblat politik ini diperkuat dengan isu pembatalan perayaan 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pemangkasan anggaran proyek warisan Jokowi tersebut oleh Prabowo.
