Adi memaparkan, Demokrat saat itu tetap mendukung kepala daerahnya bersinergi dengan pemerintah pusat, menjaga jarak dari polarisasi, menyetujui kebijakan strategis pemerintah, namun tetap mengkritik jika ada kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.
Pola itu, menurutnya, kini diadopsi PDIP setelah kalah di Pilpres 2024, meski tetap mendukung sejumlah program penting seperti makan bergizi gratis, revisi UU TNI, dan kenaikan PPN.
“Agak mirip sebenarnya pilihan politik penyeimbang ala PDIP hari ini,” ujarnya.
Adi menilai, pola politik moderat ini sudah menjadi ciri khas demokrasi Indonesia, di mana batas oposisi dan koalisi kerap cair.
“Di Indonesia itu, hari ini teman, besok bisa jadi lawan. Hari ini lawan, besok bisa jadi teman. Politik kita adalah politik wasathiyah, politik jalan tengah,” tambahnya.
TERPOPULER
